Fiskal Regional di Tengah Perlambatan Ekonomi Sumatera Barat

Ketika Pertumbuhan Melambat, Fiskal Diminta Tetap Bergerak

Perekonomian Sumatera Barat memasuki tahun 2026 dengan membawa dua cerita besar sekaligus. Di satu sisi, potensi ekonomi daerah tetap terbentang luas—pertanian, pariwisata, perdagangan, dan UMKM masih menjadi denyut utama aktivitas masyarakat.

Namun di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan gejala perlambatan yang tidak bisa diabaikan. Sejak beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat konsisten berada di bawah capaian nasional dan tekanan tersebut semakin terasa sepanjang 2025.

Data pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Sumatera Barat mengalami penurunan laju pertumbuhan dari triwulan ke triwulan pada 2025, seiring melemahnya konsumsi rumah tangga dan kontraksi investasi.

Pada saat yang sama, tekanan inflasi pangan dan dampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun semakin memperberat beban perekonomian daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa perlambatan ekonomi Sumatera Barat bukan sekadar fenomena siklikal, melainkan juga mencerminkan tantangan struktural yang masih perlu dibenahi.

Dalam situasi seperti ini, fiskal regional kembali berada di garis depan. Ketika sektor swasta menahan ekspansi dan daya beli masyarakat melemah, belanja pemerintah—baik melalui APBN di daerah maupun APBD—menjadi penopang utama agar roda ekonomi tetap berputar. Fiskal bukan lagi sekadar instrumen administrasi anggaran, melainkan juga bertransformasi menjadi alat stabilisasi ekonomi daerah.

Membaca Perekonomian Sumatera Barat dari Kacamata Fiskal

Bagi Analis Perbendaharaan Negara, membaca kondisi ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari dinamika fiskal. Perekonomian daerah dan fiskal memiliki hubungan yang saling menguatkan—dan pada saat yang sama saling membatasi. Ketika ekonomi tumbuh, ruang fiskal membesar. Sebaliknya, ketika ekonomi melambat, fiskal dituntut bekerja lebih keras di tengah keterbatasan.

Sepanjang 2025, perlambatan konsumsi rumah tangga menjadi sinyal utama melemahnya permintaan domestik. Indikator keyakinan konsumen, penjualan kendaraan bermotor, hingga tingkat hunian hotel menunjukkan tren penurunan. Di sisi investasi, kontraksi Penanaman Modal Tetap Bruto mencerminkan sikap wait and see dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi dan risiko bencana.

Dalam kondisi ini, APBN yang dieksekusi di daerah memainkan peran strategis. Belanja kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah, menjadi sumber utama likuiditas ekonomi regional.

Di banyak wilayah Sumatera Barat, peredaran uang dari belanja APBN menjadi jangkar stabilitas, terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada belanja pemerintah dan proyek infrastruktur.

Ketika Bencana Menguji Ketahanan Ekonomi Daerah

Tantangan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tidak berhenti pada perlambatan permintaan. Bencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah—banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur—menambah tekanan yang signifikan. Gangguan pada jalan nasional dan jembatan strategis menyebabkan terhambatnya distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya logistik, serta mengganggu aktivitas perdagangan dan pariwisata.

Data menunjukkan bahwa puluhan ruas jalan nasional terdampak bencana, dengan ratusan titik longsor dan banjir yang harus segera ditangani agar konektivitas tetap terjaga.

Dampak ekonomi dari bencana ini tidak hanya bersifat sementara. Tanpa penanganan fiskal yang cepat dan tepat, gangguan infrastruktur dapat menimbulkan efek lanjutan berupa penurunan produksi, melemahnya distribusi, dan meningkatnya harga barang kebutuhan pokok.

Dalam konteks inilah, fiskal kembali diuji. Kecepatan realisasi belanja pemulihan, efektivitas penanganan darurat, serta kesinambungan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci agar dampak ekonomi bencana tidak berkepanjangan.

APBN Regional: Shock Absorber Ekonomi Sumatera Barat

Di tengah berbagai tekanan tersebut, APBN regional hadir sebagai shock absorber utama. Belanja pemerintah pusat di daerah tidak hanya menjaga kelangsungan proyek strategis, tetapi juga menciptakan efek pengganda bagi perekonomian lokal. Transfer ke daerah—baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun dana lainnya—memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi.

Namun demikian, peran APBN regional tidak bisa dilepaskan dari tantangan kualitas belanja. Di tengah keterbatasan fiskal nasional dan daerah, setiap rupiah belanja dituntut memberikan dampak ekonomi yang nyata. Belanja yang bersifat konsumtif tanpa dukungan produktivitas justru berisiko menciptakan pemulihan semu.

Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat, memastikan kualitas pelaksanaan APBN di daerah menjadi agenda strategis. Peran perbendaharaan tidak hanya sebatas memastikan penyerapan anggaran, tetapi juga mengawal agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

APBD dan Keterbatasan Ruang Fiskal Daerah

Jika APBN regional menjadi jangkar stabilitas, APBD daerah menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Kapasitas fiskal daerah di Sumatera Barat relatif terbatas, dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer pusat. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, ruang fiskal daerah semakin menyempit, sementara kebutuhan belanja justru meningkat—terutama untuk pemulihan pascabencana dan perlindungan sosial.

Penurunan belanja modal daerah dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian tersendiri. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Ketika belanja modal tertekan, potensi pertumbuhan ekonomi daerah pun ikut tertahan.

Di sinilah pentingnya sinergi antara APBN dan APBD. Harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan belanja pusat dan daerah menjadi kunci agar fiskal regional dapat bekerja secara efektif dan saling melengkapi.

Dialog Ekonomi 2026: Merajut Perspektif Pemulihan

Dialog Ekonomi Sumatera Barat 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan perspektif berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan otoritas moneter sepakat bahwa pemulihan ekonomi Sumatera Barat membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen kebijakan.

Dari sudut pandang dunia usaha, tantangan utama terletak pada iklim investasi, kepastian hukum, dan kualitas infrastruktur. Dari perspektif perencanaan nasional, pemulihan pascabencana harus diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi, bukan sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana. Sementara dari sisi fiskal, tantangan terbesar adalah memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Tahun 2026: Momentum Pemulihan atau Sekadar Bertahan?

Tahun 2026 sering disebut sebagai tahun krusial bagi perekonomian Sumatera Barat. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah ekonomi akan pulih?" melainkan "Bagaimana pemulihan tersebut terjadi?" Apakah pemulihan hanya bersifat sementara, atau mampu menjadi pijakan menuju transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan?

Fiskal regional memiliki peran sentral dalam menjawab pertanyaan tersebut. Belanja pemerintah harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor bernilai tambah, memperkuat UMKM, dan mempercepat pemulihan infrastruktur strategis. Di saat yang sama, pengelolaan fiskal harus tetap menjaga kehati-hatian agar kesinambungan anggaran tetap terjaga.

Peran Kanwil DJPb: Mengawal Fiskal, Menjaga Harapan

Di tengah dinamika tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi strategis. Sebagai representasi perbendaharaan negara di daerah, DJPb tidak hanya mengawal pelaksanaan APBN, tetapi juga menjadi strategic partner pemerintah daerah dalam mengelola fiskal secara sehat dan produktif.

Melalui analisis fiskal regional, pengawalan belanja negara, dan fasilitasi sinergi pusat–daerah, DJPb berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Peran ini menjadi semakin penting ketika ekonomi menghadapi tekanan dan ketidakpastian.

Menutup Bab, Membuka Arah Baru

Perekonomian Sumatera Barat menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perlambatan ekonomi, dampak bencana, dan keterbatasan fiskal daerah menjadi ujian nyata bagi ketahanan ekonomi regional. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan pembenahan dan transformasi.

Fiskal regional—jika dikelola secara cermat dan strategis—dapat menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2026 tidak hanya tentang bertahan dari tekanan, tetapi juga tentang menentukan arah baru pembangunan ekonomi Sumatera Barat.