KOMPAS.com – Pasar keuangan Indonesia sedang menghadapi tekanan serius. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional, mulai dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), Goldman Sachs, hingga Moody’s, memberikan peringatan terkait kondisi pasar dan tata kelola pemerintah.
Terbaru, Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari “stable” menjadi “negatif”. Lembaga ini menilai penurunan prediktabilitas kebijakan melemahkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Moody’s juga memberi perhatian pada tata kelola Danantara, prioritas investasi, dan sumber pendanaannya.
Selain itu, pada Februari ini, FTSE Russell, anak perusahaan London Stock Exchange, dijadwalkan merilis laporan mengenai outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menekankan, benang merah dari perhatian lembaga internasional adalah praktik tata kelola.
Baca juga: Di Tengah Negosiasi dengan MSCI, Investor Diimbau Fokus ke Fundamental
“Dari tiga lembaga yang memberi koreksi, benang merahnya sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Said Abdullah, Jumat (6/2/2026).
Kartu kuning MSCI terkait praktik tidak sehat di Bursa Efek Indonesia (IHSG), diikuti Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight karena meningkatnya risiko investabilitas.
Selain itu, lampu kuning juga diberikan International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR) terkait utang pemerintah.
IMF merekomendasikan utang tidak lebih dari 150 persen dari pendapatan negara, sedangkan IDR maksimal 167 persen. Saat ini, posisi Indonesia mencapai 349,9 persen.
Baca juga: BI dan OJK: Penurunan Outlook Moodys Tidak Cerminkan Fundamental RI
“Jika ini terus dibunyikan IMF dan IDR, persepsi negatif terhadap pasar obligasi akan meningkat. Sebagian investor asing juga sudah meninggalkan Surat Berharga Negara (SBN). Empat tahun lalu, kepemilikan asing atas SBN 40 persen, kini per Desember 2025 tinggal 14 persen,” kata Said.
IMF juga menekankan agar Bank Indonesia (BI) tidak terus menyerap SBN, sementara saat ini kepemilikan BI lebih dari 25 persen dari total SBN.
Presiden perlu turun tanganSaid menilai, kritik lembaga internasional menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan struktural.
Baca juga: Negosiasi dengan MSCI, BEI-OJK Sodorkan Free Float Naik dan Data Investor Dibuka
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dapat mengubah tekanan ini menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi di sektor keuangan dan fiskal,” ujarnya.
Ia menegaskan, krisis tata kelola ini perlu dijawab melalui penataan struktural di sektor keuangan dan fiskal.
“Beberapa waktu lalu, saat menjawab kawan-kawan wartawan, saya sudah mengajukan tujuh hal untuk penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal,” ujar Said.
