Menko PMK: Keselamatan Warga Jadi Prioritas Utama Penanganan Bencana Tegal

Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait penanganan bencana tanah bergerak yang terjadi di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jumat, 6 Februari 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak.

Dalam keterangannya, Pratikno menyampaikan duka mendalam kepada warga yang terdampak bencana, khususnya keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memastikan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa penanganan bencana.

"Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terukur. Keselamatan warga menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sejak masa tanggap darurat," ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 6 Februari 2026.

Kemudian, Menko PMK juga menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah agar bergerak cepat, responsif, dan saling terkoordinasi dalam menangani dampak bencana, baik pada fase tanggap darurat maupun dalam langkah lanjutan.

Selain itu, Pratikno berkoordinasi intensif dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk mempercepat penyiapan hunian sementara bagi warga terdampak.

Hunian tersebut disiapkan sebagai solusi awal yang aman dan layak, sebelum pemerintah menetapkan langkah penanganan jangka menengah dan jangka panjang.

"Hunian sementara harus segera disiapkan agar warga dapat tinggal di tempat yang aman dan layak, sembari pemerintah melakukan penanganan lanjutan dan pemetaan risiko ke depan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kegiatan peribadatan tetap berjalan, mengingat akan memasuki Bulan Ramadan," ucapnya.

Untuk memastikan penanganan berjalan efektif, Menko PMK turut menugaskan Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama Kemenko PMK, Ulun Nuha, untuk mengawal langsung proses koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penugasan ini bertujuan agar penanganan terhadap masyarakat terdampak dilakukan secara inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Berdasarkan data sementara, bencana tanah bergerak tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga, sekolah, hingga pesantren. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah masih terus melakukan pendataan terhadap bangunan dan fasilitas yang terdampak.

Sementara itu, BNPB bersama pemerintah daerah telah mendirikan tenda-tenda pengungsian serta menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Warga selanjutnya akan dipindahkan ke hunian sementara yang kini tengah dipercepat pembangunannya oleh BNPB.

Editor: Redaksi TVRINews