Sawit Jadi Tulang Punggung Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta: Sektor kelapa sawit dinilai memiliki peran strategis dalam menopang agenda pembangunan jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, rendahnya produktivitas di tingkat pekebun dan tantangan tata kelola lintas sektor masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera dibenahi.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Reshaping Indonesia's Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards" yang diselenggarakan oleh Prasasti Center for Policy Studies.

Tenaga Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Frans BM Dabukke mengatakan kelapa sawit telah ditempatkan sebagai salah satu komoditas strategis dalam rencana pembangunan nasional, baik dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun prioritas pembangunan lima tahunan.

"Dalam dokumen perencanaan pembangunan, target utama sektor on-farm adalah peningkatan produksi dan produktivitas. Dari sisi teknologi dan benih, kita sebenarnya tidak tertinggal," ujar Frans, dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2026.

Tantangannya ada pada penerimaan dan implementasi di tingkat pekebun rakyat. Menurut dia, persoalan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Tanpa koordinasi yang lebih selaras, berbagai program peningkatan produktivitas berisiko berjalan parsial dan kurang efektif.

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Prasasti yang menilai target produksi sawit nasional pada 2045 membutuhkan peningkatan produktivitas yang konsisten dan berkelanjutan. Saat ini, rata-rata produktivitas kebun sawit nasional masih berada di kisaran tiga ton per hektare, jauh di bawah potensi varietas yang tersedia.
 

  Visi Indonesia Emas 2045
Pakar agribisnis dan pertanian Tungkot Sipayung menilai secara teknis Indonesia memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan. Namun, hambatan struktural masih membatasi realisasi potensi tersebut.

"Target yang realistis adalah meningkatkan produktivitas menjadi sekitar lima ton per hektare. Itu sudah sangat signifikan," kata Tungkot.

Namun, permasalahan bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada tata kelola dan konsistensi kebijakan yang selama ini saling mengunci. Ia menambahkan, tanpa perbaikan tata kelola yang lebih terintegrasi, peningkatan produktivitas di hulu akan sulit berjalan seiring dengan agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah yang menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045.



Dari sisi kebijakan operasional, Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Lupi Hartono menyampaikan peningkatan produktivitas sawit rakyat menjadi fokus utama BPDP dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

"Peremajaan sawit rakyat kami prioritaskan karena produktivitas kebun petani sudah menurun," ujar Lupi.

Program ini dirancang untuk mendukung peningkatan produksi nasional secara berkelanjutan Namun, ia mengakui realisasi peremajaan masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait legalitas lahan, perizinan, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan tantangan produktivitas tidak bisa dipisahkan dari pembenahan tata kelola.
    Produktivitas sawit rakyat
Sementara itu, Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menilai persoalan produktivitas sawit rakyat tidak dapat dilepaskan dari desain tata kelola kebijakan yang masih terfragmentasi. "Petani sawit berada di hilir dari berbagai kebijakan yang saling tidak terhubung," ujar Gundy.

Dalam praktiknya, para petani menghadapi persoalan legalitas, akses program, dan perizinan yang melibatkan banyak institusi dengan aturan yang berbeda. Menurutnya, posisi petani yang berada di ujung implementasi kebijakan membuat berbagai program peningkatan produktivitas sering kali tidak efektif di tingkat pelaksanaan.

Tanpa orkestrasi kebijakan yang lebih terkoordinasi, upaya memperbaiki kinerja sawit rakyat berisiko berhenti pada level desain program, tanpa menghasilkan dampak nyata di lapangan.

Prasasti menilai, dengan kontribusi ekonomi sawit yang signifikan dan perannya dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang, upaya peningkatan produktivitas harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi struktural yang lebih luas. Tanpa pembenahan tata kelola dan orkestrasi kebijakan yang kuat, potensi sawit sebagai tulang punggung Indonesia Emas 2045 berisiko tidak tercapai secara optimal.