JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan kriteria keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap sudah memasuki fase baru sebagai keluarga mandiri.
Saifullah mencontohkan, keluarga PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan yang digunakan untuk mengembangkan usaha lewat pemberdayaan setelah dinyatakan lulus atau graduasi.
"Misal diberi uang Rp 5 juta untuk apa? Membeli ayam petelur jumlahnya 25, lalu dipelihara, kemudian telurnya dijual bisa memperoleh lebih dari Rp 200.000 per bulan," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Baca juga: 3,9 Juta Orang Tak Lagi Terima Bansos, Bakal Dapat Rp 5 Juta per Bulan
Jika dulunya KPM tersebut mendapatkan bantuan pangan non tunai senilai Rp 200.000 dan kini pendapatannya sudah lebih dari nominal bansos, maka sudah bisa dikatakan sebagai keluarga mandiri.
Gus Ipul menuturkan bahwa pendapatan per bulan yang melebihi jumlah bansos itu menjadi faktor KPM sudah memasuki fase baru keluarga mandiri.
"Itu kan sudah lebih berdaya dia, sudah bisa mandiri, karena sudah bisa mendapatkan uang lebih dari bansos, ukuran paling sederhananya," tutur Gus Ipul.
Baca juga: RS Tak Boleh Tolak Pasien, Mensos: Tangani Dulu, Administrasinya Menyusul
3,9 Juta orang tak lagi jadi penerima bansosIa mengungkapkan, sebanyak 3,9 juta KPM tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos pada 2025 dikarenakan adanya penyesuaian desil, graduasi, serta pemutakhiran data.
Setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memeriksa lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat.
Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog dengan penerima manfaat, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonominya.
"Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya," kata Gus Ipul.
Baca juga: Bansos dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
Dari pemeriksaan itu, ditemukan banyak penerima bansos yang sudah tidak memenuhi kriteria sehingga Kemensos bekerja sama dengan PPATK atau BKN.
"Jadi ini kami koreksi satu per satu. Alhamdulillah jutaan ya sudah kami alihkan karena memang faktanya ada hal-hal yang belum sesuai di lapangan, jujur saja, sehingga yang berhak akhirnya tidak mendapatkan bansos," imbuhnya.
Meski sudah tidak lagi mendapat bansos, para lulusan penerima bansos akan didampingi hingga mereka benar-benar mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
