Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, politik luar negeri Indonesia harus tetap berlandaskan prinsip bebas aktif serta berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan global.
Pernyataan ini disampaikan merespons kritik sejumlah aktivis HAM terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
“Ya tentu saja politik luar negeri kita kan bebas aktif. Kita punya Pancasila sebagai jawaban atas sistem internasional yang anarkis,” ujar Hasto saat ditemui usai peluncuran Soekarno Run di kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2) sore.
Hasto menekankan, Indonesia harus digerakkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, serta demokratisasi di tingkat global, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita digerakkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan dan pentingnya demokratisasi di PBB dengan menghilangkan, berjuang adanya hak veto yang selama ini menjadi penghambat utama,” katanya.
Menurut Hasto, penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, tidak bisa dilepaskan dari kritik terhadap sistem global yang timpang serta peran negara-negara besar.
“Kita juga harus mempertanyakan kredibilitas dari Presiden Trump,” ujar Hasto, sembari menyinggung sejumlah konflik internasional yang menurutnya tidak terlepas dari posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya.
Hasto menegaskan, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia harus berani mengambil sikap tegas dalam menentang segala bentuk penjajahan.
“Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan menentang berbagai bentuk penjajahan, kita harus mempertanyakan kredibilitas bahkan moral dari Presiden Donald Trump tersebut,” ucapnya.
Ia kemudian merujuk pada pemikiran geopolitik Presiden pertama RI, Soekarno, dalam melihat konflik global. Menurut Hasto, Bung Karno akan mendorong kepemimpinan Indonesia dalam menggalang kekuatan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
“Yang dilakukan oleh Bung Karno adalah yang pertama kita gelorakan spirit Asia-Afrika, kemudian menggalang kembali Gerakan Non-Blok,” kata Hasto.
Hasto menilai, penyelesaian konflik di Timur Tengah harus melibatkan Palestina dan Israel secara langsung di bawah kepemimpinan Indonesia.
“Resolusi konflik tanpa melibatkan Palestina itu juga akan sia-sia. Maka Palestina-Israel itu atas campur tangan kita, kepemimpinan kita harus didorong untuk duduk bersama,” ujarnya.
Saat ditanya apakah Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace, Hasto menyatakan PDIP masih melakukan kajian mendalam terhadap keanggotaan tersebut.
“Ya tentu saja kami melakukan kajian ya secara mendalam, isi dari Board of Peace kami pelajari secara mendalam,” katanya.
Menurut Hasto, Indonesia seharusnya mengambil peran strategis dengan mengorganisir kepentingan negara-negara Global South untuk memperkuat PBB dan mendorong perdamaian dunia.
“Yang kita lakukan adalah mengorganisir kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin sebagai suatu power di dalam memperkuat PBB,” pungkasnya.
