Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil alih komando reformasi di sektor keuangan dan fiskal, guna merespons rentetan sentimen negatif yang dilayangkan sejumlah lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia belakangan ini.
Said menyoroti gelombang tekanan yang datang bertubi-tubi, mulai dari tudingan MSCI atas praktik tidak sehat di bursa saham yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga keputusan Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight akibat risiko investabilitas yang meninggi. Terbaru, Moody’s Ratings memangkas outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
"Dari tiga lembaga yang memberi koreksi di atas, sesungguhnya ada benang merah yang sama, yakni praktik tata kelola yang dianggap kurang baik di pasar saham, Danantara, dan kebijakan fiskal pemerintah," ujar Said dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mewanti-wanti anak perusahaan London Stock Exchange FTSE Russell dijadwalkan merilis laporan terkait outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia pada bulan ini.
Oleh sebab itu, dia mendorong perbaikan menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal. Said secara khusus memberikan catatan tebal pada rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara yang sudah jauh melampaui rekomendasi lembaga internasional.
Dia mengingatkan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) merekomendasikan rasio utang tidak lebih dari 150% dari pendapatan negara, sementara International Debt Relief (IDR) mematok batas maksimal 167%.
Baca Juga
- Moody's Pangkas Outlook 5 Bank Jumbo RI
- Kejar Target Revisi Free Float 15% demi MSCI Saat Pasar Masih Gamang
- Moody's Beri Outlook Negatif Utang RI, Purbaya Bakal Sisir Anggaran MBG
"Namun posisi kita sudah 349,9%. Kalau ini dibunyikan terus oleh IMF dan IDR, makin memberi persepsi negatif kepada investor pada pasar obligasi," tegasnya.
Kekhawatiran tersebut tecermin dari kaburnya investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Said mencatat, empat tahun lalu porsi kepemilikan asing di SBN masih mencapai 40%, namun per Desember 2025 angkanya menyusut drastis menjadi tinggal 14%.
Kondisi ini diperparah dengan besarnya porsi kepemilikan Bank Indonesia (BI) di SBN yang kini menembus 25%. Padahal, sambungnya, IMF sejak 2020 telah berkali-kali mengingatkan agar bank sentral tidak terus-menerus menyerap surat utang pemerintah ( burden sharing).
"SBN tidak bisa menyedot terus sumber likuiditas dari BI dan Himbara, terutama pada jangka panjang. Imbal hasil tinggi bukan jawaban, bahkan bisa jadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari," kata Said.
Restrukturisasi Danantara & Pajak
Merespons kondisi ini, Said meminta Prabowo memimpin langsung reformasi struktural. Di sisi fiskal, dia menyarankan restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit dan memitigasi risiko shortfall penerimaan pajak tahun ini.
Said juga menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar menindak dugaan fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menurutnya, kejadian tersebut menandakan adanya problem struktural akibat kewenangan yang terlalu besar dalam satu tangan.
"Otoritas yang berlebihan, mulai penetapan tarif, penyelesaian sengketa, dan kontrol yang lemah menjadi pusaran dan epidemi korupsi. Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan," ujarnya.
Terakhir, terkait lembaga pengelola investasi Danantara, Said meminta pemerintah memperjelas posisinya. Pranowo diminta memberikan pagar yang tegas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Danantara, khususnya dalam perannya sebagai hedge fund yang mengelola dana publik.
"Saya yakin, jika hal-hal itu dikomunikasikan dengan baik, kepercayaan akan tumbuh. Bapak Presiden dapat mengubah 'tekanan' ini menjadi peluang besar melalui kepemimpinan reformasi pada sektor keuangan dan fiskal," tutup Said.
