Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor. Hal itu, guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang kian terasa.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, mengungkap laporan State of the Global Climate 2024 dari World Meteorological Organization (WMO). Dalam laporan itu, tercatat tahun 2024 sebagai periode terpanas sepanjang sejarah pencatatan, dengan anomali suhu global telah melampaui ambang 1,5°C dibandingkan masa praindustri.
"Data observasi menunjukkan tren kenaikan suhu yang konsisten, baik secara global maupun regional di Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi," kata Andri dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 6 Februari 2026.
Baca Juga :BMKG Prakirakan Hampir Seluruh Kota Besar Berpotensi Diguyur Hujan
Data BMKG selama 16 tahun terakhir (2010–2025) juga memperlihatkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor yang sejalan dengan kenaikan suhu dan perubahan iklim. Wilayah dengan frekuensi kejadian tertinggi tercatat di Jawa Barat, diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah daerah lain di Sumatra.
Bencana hidrometeorologi. Foto: MI
Secara nasional, rata-rata suhu Indonesia pada 2024 mencapai 27,52°C, tertinggi sejak pencatatan dilakukan. Dampaknya, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan kini mendominasi lebih dari 90 persen total bencana di Indonesia.
Selain itu, hujan ekstrem dengan intensitas di atas 150 milimeter per hari semakin sering terjadi, bahkan pada beberapa peristiwa mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari.
"Kondisi ini inline dengan tren perubahan suhu dan perubahan iklim yang terjadi secara global," jelas Andri.
Menurut Andri, situasi tersebut menuntut peningkatan kesiapsiagaan, terutama dalam menerjemahkan informasi dan peringatan dini BMKG ke dalam pemetaan kerentanan wilayah oleh pemerintah daerah. Tantangan ke depan tidak hanya berasal dari perubahan iklim global, tetapi juga dari perlunya integrasi strategi mitigasi bencana yang dinilai belum optimal.
Dalam aspek mitigasi, BMKG juga mendorong penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya (Multi-Hazard Early Warning System/MHEWS) yang terintegrasi, sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All (EW4All). Sistem ini mencakup empat pilar utama: pengetahuan risiko bencana, deteksi dan pemantauan, kesiapsiagaan serta respons, dan diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.
Kemudian, peningkatan literasi kebencanaan juga dinilai krusial, salah satunya melalui program Sekolah Lapang BMKG.
"Artinya ini juga poin penting untuk meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa bencana hidrometeorologi ini tidak bisa kita elakkan lagi terus. Harus kita gugah awareness tersebut melalui edukasi dan program-program yang tentunya sampai ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap upaya mitigasi bencana," ucap Andri.
Ia menambahkan, efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada kesiapsiagaan di tingkat hilir, yang melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Diseminasi informasi pun membutuhkan peran semua pemangku kepentingan agar peringatan dapat diterima dan dipahami secara luas.
"Peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda jika seluruh komponen sistem peringatan dini bekerja bersama dan saling melengkapi," tegas Andri.
BMKG sendiri berperan pada sisi hulu sistem peringatan dini melalui pemantauan, analisis, serta penyampaian informasi terkait potensi cuaca dan iklim ekstrem, gempa bumi, hingga tsunami.
"Golden time bencana hidrometeorologi sebenarnya cukup panjang, mulai dari tujuh hari, tiga hari, hingga hitungan jam sebelum kejadian. Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan langkah kontingensi yang jelas di daerah," kata Andri.
BMKG pub mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau informasi resmi cuaca dan iklim, khususnya pada puncak musim hujan Februari 2026. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menekan risiko serta dampak bencana hidrometeorologi di tengah perubahan iklim yang semakin nyata.
