JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengakui telah melakukan simulasi internal terkait wacana perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang tengah mengemuka menjelang revisi Undang-Undang Pemilu.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan sikap resmi partai.
“Ya kalau dalam internal Gerindra kami baru kemudian awal mengadakan simulasi-simulasi internal,” kata Dasco, saat ditemui usai perayaan HUT ke-18 Gerindra di kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Dasco menegaskan, simulasi yang dilakukan tersebut belum bersifat final sehingga belum dapat disampaikan kepada publik.
Baca juga: Pesan Prabowo di HUT Gerindra: Kerja untuk Rakyat dan Jaga Uang Negara
“Tetapi kemudian hal itu baru bersifat simulasi dan belum final, sehingga kemudian kita belum dapat menyampaikan ke publik mengenai hal-hal yang dilakukan dalam simulasi tersebut. Demikian,” kata Dasco.
Untuk diketahui, isu mengenai ambang batas parlemen kembali menjadi perdebatan seiring rencana revisi Undang-Undang Pemilu.
Sejumlah pihak menyampaikan pandangan berbeda terkait besaran ambang batas yang dinilai ideal bagi sistem kepemiluan di Indonesia.
Sebelumnya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengusulkan penurunan ambang batas parlemen secara bertahap dalam dua siklus pemilu.
Baca juga: Elit Gerindra Merapat ke Rumah Prabowo, Rayakan HUT Partai
Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandez mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2029 dan 3 persen pada pemilu berikutnya.
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menilai, ambang batas parlemen menyia-nyiakan aspirasi jutaan pemilih karena suara partai politik yang tidak lolos ambang batas tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
Di sisi lain, sejumlah partai politik seperti PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem berpandangan bahwa ambang batas parlemen tetap diperlukan.
Baca juga: Sugiono Minta Maaf Atribut HUT Gerindra Ganggu Publik, Janji Segera Dicopot
Bahkan, Partai Nasdem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 6 hingga 7 persen.
Partai-partai tersebut menilai, ambang batas parlemen dibutuhkan untuk mendorong institusionalisasi partai politik dan menciptakan pemerintahan yang efektif, meskipun memiliki konsekuensi berupa hilangnya sebagian suara pemilih.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5495555/original/028131300_1770375150-Ketum_Partai_Golkar_Bahlil_Lahadalia_tegaskan_dukungan_untuk_Prabowo-Gibran.jpg)
