Mendukbangga: Program MBG Harus Dibekali Edukasi Cegah Pernikahan Dini

Penulis: Lidya Thalia.S

TVRINews, Jakarta

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diiringi dengan edukasi pencegahan pernikahan dini agar efektif menekan angka stunting.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat konsolidasi bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka menyukseskan Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di Kota Cilegon, Banten.

“Program MBG ini tugas dari Presiden, tapi kuncinya ada di keluarga. Stunting tidak hanya disebabkan kekurangan gizi, ada faktor lain seperti air bersih, sanitasi, dan pernikahan dini. Berdasarkan penelitian, pernikahan dini berpotensi besar melahirkan anak stunting,” ujar Wihaji dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia menekankan, upaya penurunan stunting tidak bisa mengandalkan satu program saja. Selain pemenuhan gizi, penguatan edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia.

Menurut Wihaji, peran kontrasepsi juga strategis untuk menjaga stabilitas demografi dan mencegah kelahiran berisiko. Namun, pengawasan terhadap tumbuh kembang anak tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kontrasepsi menjaga agar SDM kita tidak stunting. Setelah anak lahir, berat badan dan tinggi badannya harus terukur, begitu juga aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Berdasarkan data, angka stunting di Kota Cilegon saat ini berada di angka 19 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Meski demikian, pemerintah menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan hingga 14 persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemenuhan gizi, perbaikan sanitasi, hingga bantuan renovasi rumah bagi keluarga berisiko stunting.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran kader dan pemetaan masyarakat berisiko stunting agar selaras dengan pelaksanaan Program MBG.

“Kami data masyarakat yang berisiko stunting dan kita sinkronkan dengan MBG. Apa yang menjadi kewenangan daerah akan kami tuntaskan bersama,” kata Robinsar.

Saat ini, Kota Cilegon membutuhkan 45 dapur MBG, dengan 35 dapur telah beroperasi. Dalam waktu dekat, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 38 dapur.

“Dapur MBG ini kami harapkan menjangkau sasaran 3B, sehingga masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.

Editor: Redaksi TVRINews