Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pilihan Indonesia masuk dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hasto menyebut keputusan itu tidak sejalan dengan gagasan Presiden pertama Indonesia, Sukarno.
"Sekiranya Bung Karno masih ada, maka tidak seperti ini," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
"Yang dilakukan oleh Bung Karno adalah yang pertama kita gelorakan spirit Asia-Afrika. Kemudian menggalang kembali Gerakan Non-Blok," sambungnya.
Menurut Hasto, Indonesia akan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penanganan konflik Palestina jika dipimpin Sukarno. Dia menyebut Indonesia akan menggalang dukungan dari negara Asia-Afrika.
"Maka Palestina, Israel itu atas campur tangan kita, kepemimpinan kita harus didorong untuk duduk bersama atas kepemimpinan Indonesia dengan menggalang bangsa-bangsa Asia-Afrika dan Amerika Latin itu kalau saya menggunakan teori dari pemikiran geopolitik Sukarno," ujarnya.
Hasto mengingatkan agar Indonesia merujuk pada prinsip kemanusiaan dan demokrasi dalam penyelesaian konflik Gaza. Indonesia juga harus mendorong reformasi dalam tubuh PBB agar kedudukan seluruh negara setara tanpa adanya hak veto.
Selain itu, Hasto juga menyoroti kredibilitas pendiri Board of Peace, Donald Trump. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat tersebut sering kali mengintervensi kedaulatan negara lain.
"Kita juga harus mempertanyakan kredibilitas dari Presiden Trump. Karena kita melihat aksi terhadap Irak yang dilakukan sebelumnya, kemudian berbagai persoalan dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme di Suriah, kemudian berbagai persoalan-persoalan intervensi kedaulatan suatu negara seperti Venezuela, itu tidak terlepas dari posisi superpower dari Amerika Serikat," imbuhnya.
(ygs/ygs)
