Mataram (ANTARA) - Kemiskinan di mana pun tak pernah benar-benar tinggal di dalam tabel dan grafik. Ia hidup dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari, seperti mengurangi lauk agar cukup hingga akhir pekan, menunda membeli seragam sekolah, atau berharap musim panen tak kembali gagal. Di balik setiap persentase, ada kecemasan yang tak tercatat dan daya tahan yang jarang disorot.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), kemiskinan bukan lagi sekadar angka statistik. Ia adalah cerita tentang dapur yang harus menyesuaikan menu, ketika harga beras naik, tentang anak yang menunda sekolah karena ongkos transportasi, dan tentang keluarga yang menggantungkan hidup pada musim yang kian tak menentu.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, garis kemiskinan di NTB pada September 2025 berada di angka Rp2,51 juta per rumah tangga per bulan, atau setara Rp576 ribu per kapita. Angka itu naik 5,84 persen dibanding Maret 2025 yang sebesar Rp2,37 juta.
Artinya sederhana, namun getir. Untuk tidak dikategorikan miskin, satu keluarga rata-rata dengan 4,37 anggota rumah tangga harus memiliki pengeluaran minimal sebesar itu setiap bulan.
Komposisinya pun jelas. Sebesar 75,82 persen digunakan untuk kebutuhan makanan atau sekitar Rp436 ribu per kapita. Sisanya Rp139 ribu untuk kebutuhan non-makanan. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTB masih sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Meski demikian, ada kabar yang memberi harapan. Persentase penduduk miskin NTB pada September 2025 turun menjadi 11,38 persen, berkurang 0,40 persen poin dari Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat 637,18 ribu orang, menurun lebih dari 17 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk membuat kita lengah. Sebab di balik tren yang membaik, ada struktur masalah yang belum sepenuhnya terurai.
Paradoks desa
Fenomena paling menarik justru muncul dari komposisi wilayah. Pada September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 11,70 persen, sedikit lebih tinggi dibanding perdesaan yang 11,02 persen. Ini terbilang langka. Selama bertahun-tahun, desa identik dengan kemiskinan lebih tinggi dibanding kota.
Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Pada 2025, fenomena La Nina menghadirkan kemarau basah. Curah hujan yang lebih panjang memberi napas tambahan bagi sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk desa yang bekerja di sektor primer dapat menggarap lahan lebih lama, sehingga pendapatan relatif terjaga.
Di sisi lain, kota menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan ketergantungan pada sektor transportasi serta perdagangan yang sensitif terhadap fluktuasi daya beli.
Keberhasilan ini tidak boleh dimaknai sebagai kemenangan final desa atas kemiskinan. Ketahanan desa masih rapuh karena sangat bergantung pada faktor alam. Ketika musim bergeser atau harga komoditas jatuh, pendapatan petani dan buruh tani ikut tergerus.
Kemiskinan perdesaan di NTB bersifat struktural dan multidimensi, menyangkut kepemilikan aset produktif, akses modal, dan kualitas layanan dasar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB merespons kondisi ini dengan meluncurkan Gerakan Desa Berdaya pada Desember 2025. Program ini menyasar 106 desa miskin ekstrem dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di kisaran 2,04 persen pada 2029. Tahap awal 2026 menjangkau 40 desa dengan lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19 ribu jiwa.
Pendekatan yang dipilih adalah model graduasi, yakni pendampingan bertahap agar rumah tangga miskin keluar secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, dan inklusi keuangan. Ini langkah progresif karena tidak lagi sekadar membagi bantuan, tetapi membangun kapasitas.
Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan lahan tidur milik investor untuk masyarakat miskin dengan skema legal yang dikawal pemerintah. Ada pula kemitraan ternak ayam petelur bagi keluarga miskin ekstrem.
Data Dinas Peternakan mencatat produksi telur ayam ras NTB meningkat dari 41.460 ton pada 2023 menjadi 49.404 ton pada 2024. Sektor ini diproyeksikan menjadi pengungkit ekonomi desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Semua itu menunjukkan bahwa NTB sedang bereksperimen dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Hanya saja, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas pendampingan.
Menjaga arah
Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang. Ia berkaitan dengan lingkungan, pendidikan, dan struktur ekonomi. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan bahwa kerusakan hutan melahirkan kantong kemiskinan ekstrem baru. Ketika hutan rusak, masyarakat sekitar kehilangan sumber penghidupan dan dipaksa beradaptasi tanpa bekal memadai.
Artinya, agenda pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan lingkungan. Investasi pada rehabilitasi hutan, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi hijau bukan sekadar isu ekologis, melainkan strategi sosial. Jika lingkungan rusak, beban sosial dan fiskal pemerintah akan semakin berat.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia menjadi simpul penting. Program Sekolah Rakyat yang mulai berjalan di NTB memberi pesan bahwa pendidikan adalah jalan mobilitas sosial paling rasional. Tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, rumah tangga miskin akan terus berada di sektor informal berproduktivitas rendah.
Di sinilah perlunya orkestrasi kebijakan. Desa Berdaya, pengembangan peternakan, pemanfaatan lahan tidur, pendidikan berasrama, dan rehabilitasi lingkungan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus terhubung dalam satu peta jalan yang jelas, terukur, dan berbasis data mutakhir.
Kemiskinan di NTB memang menunjukkan tren menurun, namun garis kemiskinan yang terus naik mengingatkan bahwa tantangan belum selesai. Ketika biaya hidup meningkat, sedikit guncangan saja dapat mendorong keluarga kembali ke bawah garis kemiskinan.
Maka, pengentasan kemiskinan di NTB perlu bertumpu pada tiga fondasi. Pertama, memperkuat ekonomi produktif desa dengan akses pasar dan pembiayaan. Kedua, memastikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjangkau keluarga miskin secara merata. Ketiga, menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai basis ekonomi jangka panjang.
Kemiskinan bukan musuh yang bisa dikalahkan dalam satu musim kebijakan. Ia adalah pekerjaan lintas generasi. NTB telah memulai langkah dengan data yang lebih akurat dan program yang lebih terarah. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi dan integritas implementasi.
Ukuran keberhasilan bukan hanya turunnya persentase kemiskinan, tetapi lahirnya generasi yang tidak lagi dihantui kecemasan akan kebutuhan dasar. Ketika desa benar-benar berdaya, kota tumbuh inklusif, dan lingkungan terjaga, maka kemiskinan tak lagi menjadi takdir, melainkan bab yang perlahan ditutup dalam sejarah pembangunan NTB.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), kemiskinan bukan lagi sekadar angka statistik. Ia adalah cerita tentang dapur yang harus menyesuaikan menu, ketika harga beras naik, tentang anak yang menunda sekolah karena ongkos transportasi, dan tentang keluarga yang menggantungkan hidup pada musim yang kian tak menentu.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, garis kemiskinan di NTB pada September 2025 berada di angka Rp2,51 juta per rumah tangga per bulan, atau setara Rp576 ribu per kapita. Angka itu naik 5,84 persen dibanding Maret 2025 yang sebesar Rp2,37 juta.
Artinya sederhana, namun getir. Untuk tidak dikategorikan miskin, satu keluarga rata-rata dengan 4,37 anggota rumah tangga harus memiliki pengeluaran minimal sebesar itu setiap bulan.
Komposisinya pun jelas. Sebesar 75,82 persen digunakan untuk kebutuhan makanan atau sekitar Rp436 ribu per kapita. Sisanya Rp139 ribu untuk kebutuhan non-makanan. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTB masih sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Meski demikian, ada kabar yang memberi harapan. Persentase penduduk miskin NTB pada September 2025 turun menjadi 11,38 persen, berkurang 0,40 persen poin dari Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat 637,18 ribu orang, menurun lebih dari 17 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk membuat kita lengah. Sebab di balik tren yang membaik, ada struktur masalah yang belum sepenuhnya terurai.
Paradoks desa
Fenomena paling menarik justru muncul dari komposisi wilayah. Pada September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 11,70 persen, sedikit lebih tinggi dibanding perdesaan yang 11,02 persen. Ini terbilang langka. Selama bertahun-tahun, desa identik dengan kemiskinan lebih tinggi dibanding kota.
Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Pada 2025, fenomena La Nina menghadirkan kemarau basah. Curah hujan yang lebih panjang memberi napas tambahan bagi sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk desa yang bekerja di sektor primer dapat menggarap lahan lebih lama, sehingga pendapatan relatif terjaga.
Di sisi lain, kota menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan ketergantungan pada sektor transportasi serta perdagangan yang sensitif terhadap fluktuasi daya beli.
Keberhasilan ini tidak boleh dimaknai sebagai kemenangan final desa atas kemiskinan. Ketahanan desa masih rapuh karena sangat bergantung pada faktor alam. Ketika musim bergeser atau harga komoditas jatuh, pendapatan petani dan buruh tani ikut tergerus.
Kemiskinan perdesaan di NTB bersifat struktural dan multidimensi, menyangkut kepemilikan aset produktif, akses modal, dan kualitas layanan dasar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB merespons kondisi ini dengan meluncurkan Gerakan Desa Berdaya pada Desember 2025. Program ini menyasar 106 desa miskin ekstrem dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem yang saat ini berada di kisaran 2,04 persen pada 2029. Tahap awal 2026 menjangkau 40 desa dengan lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19 ribu jiwa.
Pendekatan yang dipilih adalah model graduasi, yakni pendampingan bertahap agar rumah tangga miskin keluar secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, dan inklusi keuangan. Ini langkah progresif karena tidak lagi sekadar membagi bantuan, tetapi membangun kapasitas.
Inovasi lain muncul melalui pemanfaatan lahan tidur milik investor untuk masyarakat miskin dengan skema legal yang dikawal pemerintah. Ada pula kemitraan ternak ayam petelur bagi keluarga miskin ekstrem.
Data Dinas Peternakan mencatat produksi telur ayam ras NTB meningkat dari 41.460 ton pada 2023 menjadi 49.404 ton pada 2024. Sektor ini diproyeksikan menjadi pengungkit ekonomi desa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Semua itu menunjukkan bahwa NTB sedang bereksperimen dengan strategi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Hanya saja, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas pendampingan.
Menjaga arah
Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang. Ia berkaitan dengan lingkungan, pendidikan, dan struktur ekonomi. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan bahwa kerusakan hutan melahirkan kantong kemiskinan ekstrem baru. Ketika hutan rusak, masyarakat sekitar kehilangan sumber penghidupan dan dipaksa beradaptasi tanpa bekal memadai.
Artinya, agenda pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan lingkungan. Investasi pada rehabilitasi hutan, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi hijau bukan sekadar isu ekologis, melainkan strategi sosial. Jika lingkungan rusak, beban sosial dan fiskal pemerintah akan semakin berat.
Selain itu, kualitas sumber daya manusia menjadi simpul penting. Program Sekolah Rakyat yang mulai berjalan di NTB memberi pesan bahwa pendidikan adalah jalan mobilitas sosial paling rasional. Tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, rumah tangga miskin akan terus berada di sektor informal berproduktivitas rendah.
Di sinilah perlunya orkestrasi kebijakan. Desa Berdaya, pengembangan peternakan, pemanfaatan lahan tidur, pendidikan berasrama, dan rehabilitasi lingkungan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus terhubung dalam satu peta jalan yang jelas, terukur, dan berbasis data mutakhir.
Kemiskinan di NTB memang menunjukkan tren menurun, namun garis kemiskinan yang terus naik mengingatkan bahwa tantangan belum selesai. Ketika biaya hidup meningkat, sedikit guncangan saja dapat mendorong keluarga kembali ke bawah garis kemiskinan.
Maka, pengentasan kemiskinan di NTB perlu bertumpu pada tiga fondasi. Pertama, memperkuat ekonomi produktif desa dengan akses pasar dan pembiayaan. Kedua, memastikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjangkau keluarga miskin secara merata. Ketiga, menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai basis ekonomi jangka panjang.
Kemiskinan bukan musuh yang bisa dikalahkan dalam satu musim kebijakan. Ia adalah pekerjaan lintas generasi. NTB telah memulai langkah dengan data yang lebih akurat dan program yang lebih terarah. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi dan integritas implementasi.
Ukuran keberhasilan bukan hanya turunnya persentase kemiskinan, tetapi lahirnya generasi yang tidak lagi dihantui kecemasan akan kebutuhan dasar. Ketika desa benar-benar berdaya, kota tumbuh inklusif, dan lingkungan terjaga, maka kemiskinan tak lagi menjadi takdir, melainkan bab yang perlahan ditutup dalam sejarah pembangunan NTB.
