Bisnis.com, BATAM – Realisasi program Satuan Pengolahan Pangan dan Gizi (SPPG) aglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau hingga 2 Februari 2026 telah mencapai 199 unit dari total target 303 SPPG. Namun, dari jumlah tersebut, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menekankan pentingnya SLHS karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SLHS menjadi aspek krusial agar menu yang disajikan aman, higienis, dan sesuai standar,” ujar Rika belum lama ini.
Rika menjelaskan kendala utama pengurusan SLHS adalah proses pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya bisa dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam, sehingga memperpanjang waktu sertifikasi. Selain itu, sebagian SPPG masih menghadapi masalah dapur yang belum memenuhi standar sanitasi dan operasional yang belum sesuai SOP.
“Kami juga menemukan keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG serta lambatnya beberapa mitra pengelola dalam mengurus SLHS,” tambahnya.
Rika menegaskan percepatan SLHS menjadi prioritas agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal. Saat ini, 15 SPPG telah menjalani appraisal, sementara 46 SPPG lainnya akan mengikuti tahap berikutnya.
Baca Juga
- Gubernur Lalu: Program MBG di NTB Serap 31.509 Tenaga Kerja Lokal
- Perpres MBG Wajibkan SPPG Serap UMKM, Sudah 24.000 Pelaku Terlibat
“Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG agar program benar-benar berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” kata Rika.
Dukungan juga datang dari Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Syarti Widya, yang memastikan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi.
“Kami berharap seluruh SPPG di Kepri dapat memenuhi standar SLHS, baik dari sarana, higienitas, maupun kualitas menu, sehingga program MBG memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat,” ujarnya.
