Usai OTT Ketua PN Depok, KPK Yakin Ada Kasus Sengketa Lahan Lain di Kawasan Wisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini masih banyak kasus dugaan sengketa lahan di sekitar lokasi wisata di Indonesia.

Keyakinan ini muncul saat Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu berbicara mengenai kasus dugaan penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok.

"Saya yakin juga tidak hanya ini, karena biasanya di daerah wisata, apalagi di daerah Puncak, itu terkait dengan sengketa lahan itu sangat banyak,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Baca juga: Penampakan Ketua PN Depok Usai OTT KPK: Bungkam dan Gelengkan Kepala

“Bahkan sering juga terjadi itu beberapa… apa namanya, perebutan gitu ya. Karena ada sertifikat ganda lah dan lain-lain seperti itu," lanjut dia.

Oleh karena itu, KPK akan mendalami dan menelusuri terhadap kasus suap pengurusan sengketa lahan.

"Nah ini banyak sekali, jadi kami juga akan masuk ke area tersebut nantinya seperti itu ya," ucapnya.

Di sisi lain, Asep menyebut, permohonan eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi oleh PT Karabha Digdaya terhadap Pengadilan Negeri Depok akan dijadikan arwah wisata.

"Ya tadi saya juga sudah sampaikan bahwa tanah itu lokasinya kan di Tapos, daerah Depok, berdekatan dengan wilayah apa namanya wisata gitu kan pasti ada plan bisnisnya gitu planning bisnisnya di situ," tambah dia.

Baca juga: Detik-detik OTT KPK di Depok: Transaksi Rp 850 Juta, Kejar-kejaran, hingga Ketua PN Ditangkap

Dalam kasus di Depok, pihak PT Karabha Digdaya (KD) menginginkan eksekusi sengketa lahan cepat. Sebab ada nilai bisnisnya di tanah tersebut.

"Jadi ada planing bisnisnya di situ karena ini kan ingin cepat jadi perusahaan ini ingin cepat supaya tanah itu segera dieksekusi, segera kepemilikannya secara hukum ada pada perusahaan itu sehingga tanah itu bisa segera diolah gitu ya," tutur Asep.

Konstruksi perkara

Peristiwa ini bermula pada 2023, ketika PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya, badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Putusan tersebut kemudian dikuatkan melalui upaya banding dan kasasi.

Selanjutnya pada Januari 2025, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok berdasarkan putusan tersebut.

Baca juga: Kasus Suap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Sita Uang Rp 850 Juta

Namun hingga Februari 2025, eksekusi belum dilaksanakan.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

PT Karabha Digdaya kemudian berulang kali mengajukan permohonan eksekusi karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan.