Kenaikan harga emas dalam jangka panjang selalu memantik pertanyaan publik. Jika emas dinilai relatif aman dan mampu menjaga nilai terhadap inflasi mengapa pengelola dana besar seperti BPJS Ketenagakerjaan tidak ikut menempatkan investasi pada logam mulia ini. Pertanyaan ini terdengar sederhana namun bagi pengelola dana jaminan sosial jawabannya tidak sesederhana mengikuti tren harga.
BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana milik pekerja dengan mandat publik yang ketat. Tujuannya bukan semata memaksimalkan keuntungan tetapi memastikan dana tersedia saat manfaat harus dibayarkan serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Karena itu diskusi soal emas harus diletakkan dalam kerangka yang lebih luas yaitu kecocokan aset dengan kewajiban manfaat serta kepatuhan terhadap regulasi.
Dana jaminan sosial memiliki ciri khusus. Dana dikumpulkan secara bertahap dari iuran dan hasil pengembangan lalu digunakan untuk membayar manfaat pada waktu yang tidak pasti di masa depan. Kebutuhan utama dari sisi investasi adalah stabilitas hasil dan ketersediaan likuiditas.
Struktur investasi BPJS Ketenagakerjaan selama ini mencerminkan kebutuhan tersebut. Porsi terbesar ditempatkan pada surat utang dan obligasi yang memberikan kupon rutin. Deposito berfungsi sebagai bantalan likuiditas. Saham dan reksa dana berperan sebagai penambah imbal hasil jangka panjang dengan risiko yang terukur. Pola ini lazim bagi pengelola dana pensiun dan jaminan sosial di berbagai negara.
Dalam konteks tersebut timbul pertanyaan mendasar. Emas tidak memberikan arus kas periodik. Seluruh imbal hasil bergantung pada kenaikan harga. Bagi investor ritel hal ini mungkin dapat diterima. Namun bagi lembaga yang harus membayar manfaat secara berkelanjutan ketiadaan arus kas menjadi pertimbangan penting.
Pertanyaan bisakah BPJS Ketenagakerjaan berinvestasi pada emas harus dijawab pertama kali dari sisi aturan. Instrumen investasi dana jaminan sosial ditentukan oleh regulasi yang secara eksplisit menyebutkan jenis aset yang diperbolehkan serta batasan alokasinya. Pendekatan ini bertujuan melindungi dana peserta dari eksperimentasi yang tidak perlu.
Dalam kerangka tersebut emas dalam bentuk fisik bukan instrumen yang lazim disebutkan. Hal ini menimbulkan konsekuensi praktis. Jika emas fisik dibeli bagaimana klasifikasinya dalam laporan keuangan bagaimana penilaian wajarnya dilakukan setiap hari siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan bagaimana mekanisme audit fisik dijalankan. Tanpa dasar hukum yang jelas risiko tata kelola menjadi terlalu besar.
Karena itu bila emas ingin dipertimbangkan jalur yang lebih realistis adalah melalui instrumen pasar keuangan yang sudah diakui dan diawasi seperti produk investasi berbasis emas. Dengan cara ini aspek penyimpanan valuasi dan pelaporan berada dalam ekosistem yang lebih matang.
Walaupun penuh catatan, emas tetap memiliki kelebihan yang membuatnya sering dibahas dalam konteks institusional.
Pertama, emas sering dipandang sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dalam jangka panjang. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa dalam periode inflasi tinggi emas cenderung mempertahankan daya beli lebih baik dibanding sebagian aset finansial. Bagi dana jaminan sosial yang memiliki kewajiban jangka panjang sifat ini menarik secara konseptual.
Kedua, emas dapat berperan sebagai diversifikasi. Pergerakan harga emas tidak selalu sejalan dengan obligasi dan saham. Dalam periode ketidakpastian global, emas sering menunjukkan kinerja yang relatif positif. Diversifikasi seperti ini secara teori dapat menurunkan volatilitas portofolio secara keseluruhan.
Ketiga, pasar emas global tergolong besar dan aktif. Emas diperdagangkan di berbagai pusat keuangan dunia dengan volume transaksi yang signifikan. Hal ini menepis anggapan bahwa emas selalu sulit dijual. Setidaknya di tingkat global, emas memiliki referensi harga yang jelas dan pasar yang dalam.
Namun kelebihan tersebut harus ditimbang dengan sejumlah kekurangan yang relevan bagi BPJS Ketenagakerjaan.
Pertama, ketiadaan arus kas. Ketika manfaat harus dibayar secara rutin pengelola dana membutuhkan sumber likuiditas yang stabil. Obligasi menyediakan kupon dan deposito menyediakan bunga. Emas tidak memberikan apa pun kecuali potensi capital gain yang bergantung pada kondisi pasar.
Kedua, biaya kepemilikan. Kepemilikan emas fisik membawa biaya penyimpanan pengamanan asuransi dan audit. Biaya ini bersifat berulang dan menggerus kinerja investasi. Bahkan pada produk emas berbasis pasar biaya pengelolaan tetap ada meskipun tidak selalu terlihat oleh investor awam.
Ketiga, isu ketersediaan dan standardisasi. Pada skala besar pembelian emas bukan sekadar transaksi ritel. Ada isu pasokan kualitas dan standar internasional yang harus dipenuhi. Proses pengadaan harus transparan dan dapat diaudit. Semua ini menambah kompleksitas operasional.
Keempat, risiko tata kelola dan persepsi publik. Dana jaminan sosial berada di bawah sorotan masyarakat. Aset fisik sering kali menimbulkan pertanyaan publik tentang keamanan penyimpanan dan integritas proses. Jikapun risiko tersebut dapat dikelola, biaya reputasi apabila terjadi masalah tentu tidak kecil.
Jika emas tetap ingin dipertimbangkan maka pendekatan yang paling rasional adalah menjadikannya sebagai bagian kecil dari diversifikasi portofolio melalui instrumen yang transparan dan diawasi. Dengan cara ini BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu terlibat langsung dalam penyimpanan emas fisik namun tetap memperoleh eksposur harga emas.
Pendekatan ini juga memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih terukur. Porsi alokasi dapat dibatasi pada level yang tidak mengganggu likuiditas. Kinerja dapat dievaluasi secara periodik dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban. Jika manfaat diversifikasi tidak terbukti, alokasi dapat dikurangi tanpa risiko operasional yang besar.
Emas memang menarik dan memiliki rekam jejak panjang sebagai penyimpan nilai. Namun bagi BPJS Ketenagakerjaan, daya tarik tersebut tidak otomatis menjadikannya pilihan investasi yang tepat. Dana jaminan sosial membutuhkan aset yang sesuai dengan karakter kewajiban, memberikan arus kas dan mudah dikelola secara transparan.
Dengan demikian, emas layak dipertimbangkan sebagai pelengkap tetapi dengan porsi kecil dan sangat terukur. Syaratnya, dasar hukum yang mengaturnya harus ada dan jelas, analisis manajemen aset dan kewajiban dilakukan secara mendalam serta biaya dan risiko tata kelola harus dapat dikendalikan.
Kilau emas tidak boleh mengaburkan prinsip utama pengelolaan dana peserta. Dalam jaminan sosial, kehati-hatian, akuntabilitas dan keberlanjutan harus selalu menjadi prioritas utama.
