REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik peningkatan ekspor nasional serta perluasan penetrasi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan negara-negara APEC, kita bisa meningkatkan ekspor kita,” ujar Airlangga saat ditemui di sela Opening Ceremony APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
- Pemprov Jabar Tutup Galian C karena Ilegal, Bupati Kuningan Telepon KDM Carikan Solusi
- Perluas Akses Jaminan Sosial, BPD DIY Permudah Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan
- Tetap Beroperasi, Menteri LH Awasi Ketat Operasional Gag Nikel
Airlangga mengungkapkan, negara-negara APEC merupakan tujuan sekitar 70 persen ekspor Indonesia. Karena itu, Indonesia berkepentingan untuk memastikan kerja sama APEC berjalan optimal.
“APEC ini adalah salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia,” katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Ia menambahkan, keberadaan Amerika Serikat dan China sebagai anggota APEC menjadikan forum ini sangat strategis bagi Indonesia, mengingat kedua negara tersebut merupakan pasar utama ekspor nasional.
Sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang menyasar pasar APEC antara lain logam, kelapa sawit, serta produk industri padat karya seperti tekstil, furnitur, pakaian jadi, dan alas kaki.
“Selain itu, produk agrikultur seperti udang dan komoditas lainnya juga menjadi andalan ekspor kita,” ujar Airlangga.
Tidak hanya mendorong peningkatan ekspor barang, pemerintah juga berupaya memperluas akses pembayaran digital nasional melalui QRIS ke negara-negara APEC.
“Digitalisasi pembayaran Indonesia saat ini sudah masuk ke Korea, Jepang, dan Timur Tengah. Namun, untuk negara-negara APEC lainnya tentu akan terus kami dorong,” kata Airlangga.
Perluasan QRIS dinilai menjadi bagian dari strategi memperkuat integrasi ekonomi dan mempermudah transaksi lintas negara, khususnya bagi pelaku usaha dan sektor pariwisata.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Sekretariat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) Eduardo Pedrosa menyatakan bahwa penguatan integrasi ekonomi regional menjadi salah satu agenda prioritas dalam penyelenggaraan APEC 2026 dengan China sebagai tuan rumah.
Pedrosa menuturkan, dunia usaha memegang peran penting dalam diskusi tingkat menteri maupun pertemuan para pemimpin ekonomi APEC, karena komunitas bisnis memahami secara langsung dampak kebijakan yang diambil.
Oleh karena itu, ketertarikan dunia usaha terhadap Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) serta Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) menjadi isu penting yang dibahas dalam rangkaian pertemuan APEC guna memastikan integrasi kegiatan bisnis di kawasan.
