Perdagangan Beras Dunia Lesu, Bioetanol Beras Jadi Tumpuan Baru

Beras tak hanya tersaji dalam bentuk sepiring nasi. Belakangan ini, komoditas yang lahir dari sawah petani itu juga tersaji dalam tangki bahan bakar kendaraan bermotor. “Sajian” itu tumbuh kala perdagangan beras dunia lesu.

Pada tahun pemasaran 2025/2026, produksi beras dunia diperkirakan meningkat 2 persen secara tahunan menjadi 561,6 juta ton. Utilisasi (pemanfaatan) beras dunia juga diproyeksikan naik 2,7 persen secara tahunan menjadi 554,9 juta ton.

Sebaliknya, perdagangan beras dunia justru lesu. Dalam periode perbandingan yang sama, perdagangan beras diperkirakan turun 0,6 persen secara tahunan menjadi 60,6 juta ton. Kondisi itu bakal membuat stok beras pada akhir 2025/2026 meningkat sebesar 3,8 persen secata tahunan menjadi 217,7 juta ton.

Hal itu mengemuka dalam “Cereal Supply and Demand Brief” yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Roma, Italia, Jumat (6/2/2026), waktu setempat. Dalam laporan itu, FAO merevisi proyeksi produksi, utilisasi, perdagangan, dan stok akhir serealia, termasuk beras, pada 2025/2026 yang diliris pada 5 Desember 2025.

Perusahaan Pangan India (FCI) mengalokasikan 5,2 juta ton beras untuk bioetanol. Volume itu setara dengan hampir 9 persen pengiriman beras global pada 2024/2025.

FAO menjelaskan, peningkatan produksi beras dunia bakal ditopang oleh Bangladesh, Brasil, Cina, India, dan Indonesia. Peningkatan produksi beras di lima negara itu akan mengimbangi penurunan produksi beras di Madagaskar, Pakistan, Thailand, dan Amerika Serikat.

Perihal peningkatan utilisasi beras dunia, banyak negara produsen beras dunia memperkuat cadangan beras untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di dalam negeri. Selain itu, pemanfaatan beras untuk sektor nonpangan diperkirakan meningkat, terutama di India, Vietnam, dan Pakistan.

India, misalnya, persediaan berasnya meningkat menjadi 59,5 juta ton per 1 Juni 2025. Perusahaan Pangan India (FCI) mengalokasikan 5,2 juta ton beras untuk bioetanol. Volume itu setara dengan hampir 9 persen pengiriman beras global pada 2024/2025.

Sebelumnya, FCI yang merupakan badan usaha milik negara juga mengalokasikan 3.000 ton beras untuk bioetanol. Beras yang digunakan untuk membuat bioetanol itu adalah beras pecah atau stok beras lama agar tidak mengganggu pasokan konsumsi pangan.

Sebagai importir minyak dan konsumen petroleum terbesar ketiga dunia, India tengah mendorong program pencampuran 20 persen bioetanol dari tebu dan beras dengan bensin (E20). Per Juni 2025, realisasi E20 itu telah mencapai 19,8 persen (Reuters, 26/6/2025).

Vietnam juga bakal beralih menggunakan bahan bakar nabati (BBN) pada 1 Juni 2026 dengan menjual bensin jenis E5 RON 92 dan E10 RON 95. Meskipun masih didominasi bioetanol dari singkong dan tebu, Vientam juga mulai mengembangkan bioetanol dari beras rusak dan beras stok lama (Vietnam.vn, 16/1/2026).

Langkah yang diterapkan kedua negara itu merupakan salah satu respons terhadap potensi penurunan perdagangan beras dunia pada 2025/2026. FAO menyebut, penurunan perdagangan beras dunia pada periode tersebut didorong oleh pengurangan impor yang berkelanjutan oleh sejumlah negara Asia.

Indonesia, misalnya, sejak 2025 tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi. Pada 2026, Indonesia melanjutkan kebijakan tersebut. Tak hanya itu, keran impor beras khusus untuk industri juga ditutup. Beras kebutuhan industri itu berupa beras pecah dan beras ketan pecah masing-masing dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen.

Permintaan pasar yang lesu di tengah potensi peningkatan produksi beras dunia menyebabkan harga beras dunia turun. Berdasarkan World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), Januari 2026, harga rerata beras Thailand dan Vietnam berkadar pecah 5 persen, masing-masing 408 dolar AS per ton dan 351,2 ton dolar AS per ton.

Harga kedua jenis beras yang menjadi indikator harga pangan dunia itu lebih rendah dibandingkan akhir 2025. Pada Desember 2025, harga beras Thailand dan Vietnam tersebut masing-masing 424 dolar AS per ton dan 351,9 dolar AS per ton.

Sementara itu, Indonesia tengah berupaya melanjutkan swasembada beras untuk konsumsi yang telah dicapai pada 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, realisasi produksi beras nasional meningkat 13,29 persen secara tahunan menjadi 34,69 juta ton.

Adapun FAO meramal, potensi produksi beras Indonesia pada 2026 sebesar 36 juta ton. Hingga Januari-Maret 2026, BPS meramal produksi beras nasional bakal meningkat 1,39 juta ton atau 15,79 persen secara tahunan menjadi 10,16 juta ton.

Tak hanya swasembada beras, Indonesia juga berencana mengkespor beras di tengah perkiraan lesunya perdagangan beras dunia. Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, berencana menargetkan Indonesia dapat mengekspor beras pada 2026.

“Kalau tahun ini swasembada beras berlanjut dan stok beras di Perum Bulog semakin kuat, kita bisa menyuplai beras kepada negara sahabat yang membutuhkannya,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, 4 Februari 2026.

Di sisi lain, Bulog dan Kementerian Haji tengah mempersiapkan ekspor beras ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan beras bagi jemaah haji Indonesia beserta para petugasnya. Pemerintah Arab Saudi telah menyalakan lampau hijau bagi Indonesia.

Kementerian Haji mencatat, pada musim haji 1447 H/2026 M, jumlah jemaah Indonesia beserta petugas diperkirakan mencapai 205.420 orang. Untuk itu, dibutuhkan sekitar 3.911 ton beras. Rencananya, beras tersebut akan disalurkan ke 75 dapur katering di Makkah dan Madinah.

Saat ini, terdapat empat importir di Arab Saudi yang siap menerima beras Indonesia dengan catatan harga dan kualitas sesuai standar. Keempat importir tersebut adalah SBTC, Mauladawilah, Tamayiz Asia, dan Muhammad Bawazier Trading, dengan catatan harga dan kualitas sesuai standar.

Beras premium Vietnam dijual sekitar 482 dolar AS per ton, sedangkan harga beras Indonesia dengan kualitas yang setara sekitar 850 dolar AS per ton. Itu belum termasuk biaya logistik.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji, Jaenal Effendi, mengatakan, tantangan utama ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi adalah perihal harga. Harga beras premium Indonesia masih belum kompetitif dengan harga beras premium Vietnam.

“Beras premium Vietnam dijual sekitar 482 dolar AS per ton, sedangkan harga beras Indonesia dengan kualitas yang setara sekitar 850 dolar AS per ton. Itu belum termasuk biaya logistik,” katanya melalui siaran pers di Jakarta.

Merespons rencana itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan Bulog dan mitra industri dalam mengekspor beras untuk kebutuhan haji dan umrah. Bulog akan memastikan ekspor beras ke Arab Saudi sesuai perizinan, sertifikasi halal, dan standar Otoritas Makanan dan Obat Saudi (SFDA) yang berlaku, serta melalui uji mutu dan keamanan pangan.

Di sisi lain, Indonesia juga tengah memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Pemerintah RI telah meminta Bulog untuk meningkatkan serapan gabah/beras dari 3 juta ton setara beras pada 2025 menjadi 4 juta ton setara beras pada 2026.

Sejumlah kalangan mengingatkan agar Bulog mampu menjaga mutu dan standard CBP itu dengan baik. Ini mengingat CBP kerap turun mutu akibat kanal penyalurannya kurang luas.

Pada Oktober 2025, misalnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendapati 29.990 ton beras Perum Bulog turun mutu. Selain itu, ada juga 1,45 juta ton beras yang berusia simpan lebih dari 6 bulan. Beras yang kualitasnya turun itu terdiri dari 3.100 ton beras hasil pengadaan dalam negeri dan 26.890 ton beras impor atau pengadaan dari luar negeri (Kompas, 6/10/2025).

Dalam rapat kerja Kementan dengan Komisi IV DPR pada 4 Ferbuari 2026, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi, yang akrab disapa Titiek Soeharto, mempertanyakan stok beras yang diimpor Bulog pada 2024. Ia juga meminta Bulog menjaga kualitas dan segera mendistribusikan stok beras tersebut agar tidak rusak.

Menanggapi hal itu, Bulog mengatakan, sisa stok beras impor pada 2024 sekitar 400.000 ton. Bulog akan menyalurkan beras itu untuk bantuan pangan bagi 32,2 juta keluarga berpenghasilan rendah pada Februari-Maret 2026.

Di sisi lain, pada Jumat (6/2/2026) sore, Ombudsman RI meminta pemerintah dan Bulog memperbaiki upaya perbaikan pengadaan dan pengelolaan CBP. Hal itu merupakan salah satu rekomendasi dari hasil investigasi atas prakarsa mandiri Ombudsman terhadap dugaan malaadministrasi kebijakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menuturkan, pengadaan gabah dan pengelolaan beras untuk cadangan pangan harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Ini mengingat pada 2025, pemerintah menerapkan kebijakan serapan gabah any quality (tanpa standar kualitas) dan ada beras impor yang turun mutu.

“Ini penting mengingat beras SPHP itu bakal digunakan untuk program SPHP dan bantuan pangan yang terkait erat dengan konsumsi masyarakat,” katanya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta.

Namun, sejak Januari 2026, pemerintah telah memutuskan melanjutkan kebijakan menyerap gabah kering panen (GKP) any quality di tingkat petani minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) GKP Rp 6.500 per kg. Hanya saja, kebijakan tersebut ditambah dengan syarat GKP telah memenuhi usia panen.

Guna mencegah beras turun mutu, kanal penyaluran CBP yang dikelola Bulog perlu diperluas. Salah satunya memang melalui ekspor, tetapi dengan catatan Indonesia harus memiliki suprlus neraca produksi dan konsumsi beras nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga bisa belajar dari India dan Vietnam. Kedua negara ini telah memanfaatkan beras rusak atau beras stok lama sebagai bioetanol. Berani mencoba dan berinvestasi untuk itu?