Makassar (ANTARA) - Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan Pemerintah Kota Makassar akan berkolaborasi menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
"BBWS dan Komisi V DPR RI telah menyatakan kesiapan berkolaborasi dan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas," kata Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi yang diberikan oleh Komisi V DPR RI bersama jajaran BBWS dalam mendukung program penataan permukiman, kawasan pinggiran jalan, serta aliran sungai di Kota Makassar.
"Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan," ujar Munafri.
Sehari sebelumnya, kolaborasi ini telah dibicarakan dalam Rapat Koordinasi bersama anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Dukungan dari berbagai pihak ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.
Baca juga: Pakar: Penanganan banjir Makassar dengan perbaikan mikrodrainase
Menurut Munafri, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perkotaan yang bersinggungan lintas kewenangan.
Appi sapaan Munafri menyebut melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal.
Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal dan penataan aliran pinggiran sungai.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B.Kady menekankan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.
"Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik," kata dia.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan.
Baca juga: Pemkot Makassar gandeng Yokohama Jepang menuju kota nol karbon
Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan potensi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya.
"BBWS dan Komisi V DPR RI telah menyatakan kesiapan berkolaborasi dan mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas," kata Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi yang diberikan oleh Komisi V DPR RI bersama jajaran BBWS dalam mendukung program penataan permukiman, kawasan pinggiran jalan, serta aliran sungai di Kota Makassar.
"Banyak kewenangan yang memang harus kita bicarakan secara lintas sektor dan lintas kewenangan," ujar Munafri.
Sehari sebelumnya, kolaborasi ini telah dibicarakan dalam Rapat Koordinasi bersama anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan Hamka B Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, serta pihak Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.
Dukungan dari berbagai pihak ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.
Baca juga: Pakar: Penanganan banjir Makassar dengan perbaikan mikrodrainase
Menurut Munafri, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam menangani persoalan-persoalan perkotaan yang bersinggungan lintas kewenangan.
Appi sapaan Munafri menyebut melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Makassar akan memfokuskan pembahasan pada isu-isu strategis agar instansi yang memiliki kewenangan teknis dapat bekerja sama secara maksimal.
Ia mencontohkan, salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan dan kebersihan kanal dan penataan aliran pinggiran sungai.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B.Kady menekankan, penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.
"Kita harus mengikuti arahan Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga kebersihan di pinggir kanal. Kota ini perlu kita tata dengan baik," kata dia.
Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi musim hujan.
Baca juga: Pemkot Makassar gandeng Yokohama Jepang menuju kota nol karbon
Antisipasi yang matang dan koordinasi yang solid diyakini mampu meminimalkan potensi banjir serta permasalahan lingkungan lainnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5495449/original/069846600_1770370947-WhatsApp_Image_2026-02-06_at_16.20.37.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5495424/original/073309000_1770369689-1001912126.jpg)
