Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno menegaskan penguatan pasar karbon nasional memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan. Hal itu untuk mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
"Pasar karbon harus diposisikan sebagai instrumen pembiayaan yang andal, mengingat potensi Indonesia yang sangat besar untuk menghasilkan kredit karbon yang berkualitas. Dengan ekosistem yang kuat dan kredibel, pasar karbon dapat menarik aliran modal global untuk mendukung penurunan emisi karbon dan transisi energi nasional," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).
Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Summit 2026, beberapa waktu lalu.
Eddy menjelaskan kebutuhan investasi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekaligus transformasi energi sangat besar, sehingga tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif yang inovatif dan berkelanjutan.
"Indonesia membutuhkan mobilisasi modal berskala besar untuk transisi energi, industrialisasi hilir, dan pembangunan ekonomi hijau. Pasar karbon dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan komitmen penurunan emisi," kata Eddy..
Eddy menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan pasar karbon, mulai dari potensi kawasan hutan dan mangrove, pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS), hingga proyek waste to energy.
Dari sisi regulasi, Eddy mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyiapkan kerangka kebijakan perdagangan karbon, khususnya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2025.
Eddy juga menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola kelas internasional agar pelaku karbon dunia memiliki kepercayaan untuk bertransaksi karbon dengan Indonesia dalam jangka panjang.
"Regulasi sudah tersedia dan peluangnya besar. Tantangan kita sekarang adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah internasional agar pasar karbon berfungsi sebagai instrumen ekonomi nasional," tutup Eddy.
Acara Indonesia Economic Summit 2026 turut menghadirkan sejumlah narasumber utama, di antaranya Hashim Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim, Anindya Bakrie selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, serta Fatima Al Suwaidi selaku Head of Development & Investment Asia Pacific Masdar.
(prf/ega)
