Board of Peace, Prabowo, Ulama, dan Tarik-Ulur Diplomasi Palestina

Pemerintah pada Selasa tampaknya berhasil meredam sebagian resistensi kelompok-kelompok Muslim yang sebelumnya mengkritik keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) pimpinan Amerika Serikat. Hal itu tercermin dari pertemuan “rutin” para ulama senior di Istana Merdeka, yang berlangsung di tengah upaya membangun kembali opini publik mengenai rekonstruksi Gaza dan masa depan kenegaraan Palestina di bawah pendudukan Israel. Hampir 50 pemimpin Islam dipanggil Presiden Prabowo Subianto, termasuk perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), bersama tokoh-tokoh pesantren dari berbagai daerah.

Seperti diberitakan The Jakarta Post dalam artikel berjudul “Prabowo courts Islamic leaders to support Board of Peace membership amid pushback” oleh Radhiyya Indra, Rabu, 4 Februari 2026, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden untuk meredakan kritik atas keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace, yang dipersoalkan karena tidak melibatkan perwakilan Palestina dan dinilai memberi ruang besar bagi Israel. Media itu menyoroti bahwa MUI dan Muhammadiyah sebelumnya termasuk pihak yang secara terbuka mendesak Indonesia meninjau ulang keanggotaannya karena berpotensi bertentangan dengan sikap konsisten Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Diplomasi Dialogis ala Prabowo

Langkah Prabowo mengundang para ulama dapat dibaca sebagai bentuk diplomasi domestik: membangun legitimasi kebijakan luar negeri melalui dialog dengan otoritas moral masyarakat. Dalam tradisi politik Indonesia, ulama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga nurani publik. Ketika isu Palestina menyentuh dimensi teologis, historis, dan kemanusiaan sekaligus, mengabaikan suara ulama berisiko memperlebar jarak antara negara dan basis sosial Muslim.

Dari sisi ini, patut diapresiasi sikap Prabowo yang memilih membuka ruang komunikasi dibanding memaksakan keputusan secara sepihak. Pendekatan dialogis menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan luar negeri, meski berada dalam domain eksekutif, tetap memerlukan penerimaan sosial agar efektif. Prabowo tampak berusaha menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tidak dimaksudkan sebagai pembelokan sikap, melainkan sebagai upaya mencari kanal baru untuk mendorong perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

Namun, dialog tidak otomatis menghapus problem substansial. Dukungan yang terbangun di ruang pertemuan elite belum tentu identik dengan persetujuan penuh atas desain besar kebijakan. Banyak kalangan Muslim menilai bahwa problem utama bukan sekadar soal komunikasi, melainkan tentang struktur inisiatif Board of Peace itu sendiri, yang dinilai timpang karena absennya Palestina sebagai subjek setara.

Pro-Kontra dalam Perspektif Palestina

Dari sudut pandang pro-Palestina, keterlibatan Indonesia dalam forum apa pun idealnya memperkuat posisi tawar Palestina, bukan sekadar menempatkan Indonesia sebagai bagian dari proyek rekonstruksi pascakonflik yang berpotensi mengabaikan akar masalah: pendudukan.

Seorang ahli modern yang konsisten mengadvokasi keadilan bagi Palestina, Ilan Pappé, menekankan bahwa konflik Israel-Palestina bukan sekadar sengketa teritorial, melainkan struktur kolonial yang sistemik. Dalam kerangka ini, rekonstruksi tanpa dekolonisasi berisiko menjadi “normalisasi penderitaan”: bangunan diperbaiki, tetapi ketidakadilan dasarnya tetap utuh.

Pemikiran Pappé sejalan dengan teori kolonialisme pemukim (settler colonialism), yang melihat pendudukan sebagai proses berkelanjutan, bukan peristiwa sesaat. Jika teori ini dijadikan lensa, maka partisipasi Indonesia dalam Board of Peace akan dinilai positif hanya bila secara eksplisit mendorong pengakuan hak politik Palestina, termasuk kedaulatan dan kehadiran representasi resmi Palestina dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan.

Di sisi lain, dari perspektif realisme pragmatis, Prabowo tampaknya memandang Board of Peace sebagai arena tambahan untuk memengaruhi aktor-aktor besar, terutama Amerika Serikat. Dalam logika ini, berada “di dalam ruangan” dianggap lebih efektif daripada berada di luar dan hanya menyuarakan kritik. Pendekatan semacam ini memiliki preseden dalam sejarah diplomasi Indonesia yang sering memadukan prinsip moral dengan kalkulasi strategis.

Implikasi bagi Arah Kebijakan ke Depan

Pertemuan dengan ulama membuka peluang bagi Prabowo untuk merumuskan narasi kebijakan Palestina yang lebih solid: bahwa Indonesia tetap berdiri pada prinsip kemerdekaan Palestina, sembari memanfaatkan berbagai forum internasional untuk mendorong gencatan senjata, akses kemanusiaan, dan rekonstruksi yang adil.

Ke depan, konsistensi akan menjadi kunci. Jika Indonesia mampu menggunakan keanggotaannya di Board of Peace untuk secara aktif menuntut keterlibatan Palestina, menolak skema yang menguntungkan pendudukan, serta menyuarakan solusi dua negara berbasis hukum internasional, maka langkah Prabowo dapat dipandang sebagai ekspansi taktik, bukan perubahan prinsip.

Sebaliknya, jika Board of Peace hanya menjadi etalase diplomasi tanpa keberanian menekan Israel dan sekutunya, maka kritik dari ulama dan publik Muslim akan kembali menguat. Pertemuan di Istana, dalam konteks ini, bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari ujian panjang atas konsistensi diplomasi Indonesia.

Prabowo telah menunjukkan kesediaan mendengar. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa suara yang didengar itu benar-benar terpantul dalam sikap dan tindakan di panggung global.