Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan

Suara.com - Pemerintah terus berikhtiar mengentaskan kemiskinan dengan cara menyempurnakan data tunggal serta perluasan digitalisasi bansos. Upaya ini memerlukan peran aktif kepala desa agar bantuan sosial tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tidak memungkiri masih ada bantuan pemerintah yang kurang tepat sasaran. Lantaran itu dia mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah hingga tingkat desa berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program-program pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Kalau data kita akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran. Itulah ajakan kita hari ini dan kita harapkan bisa ditindaklanjuti di desa masing-masing (sesuai) arahan Bapak Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul dalam acara Sosialisasi DTSEN bersama camat, kepala desa dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026).

Turut hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi VIII DPR RI Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta jajaran para pejabat tinggi Kemensos dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Gus Ipul menegaskan, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkelanjutan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian temuan bantuan sosial tidak tepat sasaran karena data yang digunakan belum akurat dapat diminimalisir.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama salah satu murid di acara Sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026) (Dok: Kemensos)

“Intinya bagaimana kita bisa melakukan pemutakhiran data setiap hari, sehingga data kita benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Gus Ipul menyebut, DTSEN yang dimutakhirkan berkala menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi data. Begitu pula digitalisasi bansos yang tengah gencar diperluas cakupannya.

“Dengan menggunakan DTSEN (yang) kita mutakhirkan, lalu ditambah lagi dengan digitalisasi bansos, ya kita harapkan tidak ada lagi keluarga-keluarga atau individu yang memerlukan perlindungan tapi tidak terdata,” terangnya.

Ia menjelaskan, BPS akan merilis hasil pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Namun, proses pembaruan data dapat dilakukan setiap hari melalui berbagai jalur, baik jalur formal mulai dari RT dan RW hingga pemerintah kabupaten dan kota, maupun melalui partisipasi masyarakat.

Baca Juga: 7 Langkah Mudah Reaktivasi PBI-JK yang Dinonaktifkan

Menurut Gus Ipul, Kemensos telah menyiapkan sejumlah kanal usul-sanggah, di antaranya call center 171 yang beroperasi 24 jam, layanan WhatsApp 08877-171-171 dan fitur Aplikasi Cek Bansos.

“Saluran-saluran itu mohon digunakan dengan baik karena sesuai arahan Pak Presiden Prabowo kita harus terbuka. Kita harus terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Sudah tidak bisa lagi kita menutup-nutupi data, tapi justru sebaliknya masyarakat diajak ikut untuk memperbaiki data kita,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, terkait program Digitalisasi Bansos dengan acuan DTSEN, saat ini tengah dimulai uji coba di 40 kabupaten dan kota dan 1 provinsi setelah sebelumnya dilakukan piloting di Banyuwangi. Program tersebut melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kemensos, Komdigi, KemenPAN-RB, BPS hingga Dewan Ekonomi Nasional.

“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan, evaluasi Digitalisasi Bansos di Banyuwangi menunjukkan ketidaktepatan sasaran masih tinggi. Penggunaan data lama menyebabkan kesalahan penyaluran hingga 77 persen. Setelah menggunakan DTSEN, kesalahan turun menjadi 28 persen.

“Harapannya agar nanti errornya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) 5 persen,” jelas Gus Ipul.