Dari Makan Bergizi Gratis ke Affirmative Basic Income

Bunuh diri yang dilakukan anak dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dikarenakan ketidakmampuan membeli buku dan pena menampar diri kita. Sebelumnya, Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 menjadi salah satu momen penting bagi narasi pembangunan Indonesia di mata dunia.

Dalam forum tersebut, Presiden menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia kini berada pada posisi terendah sepanjang sejarah. Pernyataan itu segera bergema di ruang publik nasional—disambut optimisme, sekaligus memunculkan kebutuhan untuk membaca capaian tersebut secara lebih jernih dan proporsional. Bunuh diri dan pidato tersebut menunjukkan kondisi yang diametral.

Kemiskinan ekstrem merupakan indikator penting dalam pembangunan global. Ia mengukur kemampuan negara memastikan warganya tidak terjebak pada kondisi paling dasar dari kemelaratan. Karena itu, keberhasilan menurunkannya patut dicatat sebagai kemajuan administratif dan fiskal.

Namun perlu diingat, kemiskinan ekstrem pada hakikatnya adalah ukuran bertahan hidup. Ia menunjukkan siapa yang masih berjuang memenuhi kebutuhan paling minimum, bukan siapa yang telah hidup layak.

Di sinilah persoalan muncul ketika indikator tersebut dijadikan tolok ukur utama keberhasilan sosial. Sebab, sangat mungkin sebuah negara berhasil menekan kemiskinan ekstrem, tetapi tetap menyisakan jutaan warga yang hidup dalam kondisi miskin menurut standar nasionalnya sendiri. Dengan kata lain, kemiskinan ekstrem adalah lantai paling bawah dari kebijakan sosial—bukan tujuan akhir kesejahteraan.

Di Indonesia, ukuran resmi kemiskinan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui garis kemiskinan. Pada Maret 2025, garis tersebut berada pada angka Rp 609.160 per kapita per bulan. Penduduk dengan pengeluaran di bawah angka ini dikategorikan miskin dan menjadi basis utama perumusan kebijakan sosial pemerintah.

Berdasarkan ukuran tersebut, jumlah penduduk miskin Indonesia masih berada pada kisaran 23,85 juta jiwa. Angka ini menegaskan satu hal penting: meskipun kemiskinan ekstrem berhasil ditekan, persoalan kemiskinan nasional belum selesai. Masih ada puluhan juta warga yang secara resmi hidup di bawah standar minimum yang ditetapkan negara.

Karena itu, jika kebijakan publik hanya berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, maka yang terjadi bukanlah penghapusan kemiskinan, melainkan penyempitan definisinya.

Pidato Presiden Prabowo di WEF sesungguhnya membuka ruang untuk lompatan kebijakan yang lebih berani. Jika negara telah mampu menekan kemiskinan ekstrem hingga titik terendah sepanjang sejarah, maka pertanyaan berikutnya adalah: ke mana arah berikutnya akan dituju? Apakah Indonesia akan berhenti pada standar minimum global, atau justru meningkatkan standar keadilan sosialnya sendiri?

Pertanyaan inilah yang relevan untuk dijawab melalui pendekatan kebijakan yang lebih afirmatif, terukur, dan berbasis data. Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah Affirmative Basic Income (ABI). ABI bukan bantuan sosial konvensional, dan bukan pula universal basic income yang diberikan kepada seluruh warga negara.

Skema ini dirancang secara afirmatif, yakni ditujukan khusus kepada seluruh penduduk miskin versi BPS. Prinsipnya sederhana: negara menjamin pendapatan minimum bagi warga miskin pada level yang melampaui garis kemiskinan. Dengan demikian, penerima secara statistik tidak lagi berada dalam kategori miskin. Jika pendekatan ini diterapkan secara konsisten, maka kemiskinan nasional dapat dihapuskan secara kebijakan—bukan sekadar dikurangi secara bertahap.

Dengan asumsi jumlah penduduk miskin sebesar 23,85 juta jiwa dan besaran manfaat setara garis kemiskinan BPS sebesar Rp 609.160 per orang per bulan, maka kebutuhan anggaran tahunan berada pada kisaran Rp 171,72 triliun. Angka ini tentu tidak kecil, tetapi masih berada dalam jangkauan kapasitas fiskal nasional.

Sebagai perbandingan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menyerap anggaran hingga Rp 335 triliun per tahun. Artinya, untuk menghapus seluruh kemiskinan nasional versi BPS, negara membutuhkan sekitar separuh dari anggaran satu program besar. Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dana, melainkan pada penentuan prioritas.

Bila pemerintah memilih fokus yang lebih terbatas—misalnya hanya pada penghapusan kemiskinan ekstrem—maka kebutuhan anggaran jauh lebih kecil. Dengan asumsi sasaran sekitar 10 juta jiwa, dana yang dibutuhkan berkisar Rp 72 triliun per tahun.

Namun pilihan ini membawa konsekuensi kebijakan. Negara memang dapat mengeklaim keberhasilan menghapus kemiskinan ekstrem, tetapi tetap membiarkan kemiskinan struktural bertahan. Sebaliknya, dengan memperluas sasaran hingga seluruh penduduk miskin versi BPS, negara menegaskan komitmen bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan statistik, melainkan masalah keadilan sosial.

Pidato Presiden Prabowo di WEF menunjukkan keinginan menempatkan Indonesia sebagai negara yang berhasil secara sosial di mata dunia. Citra tersebut penting bagi kepercayaan internasional dan stabilitas ekonomi. Namun legitimasi global akan jauh lebih kuat bila diiringi keberanian domestik untuk menaikkan standar kebijakan sosial.

Indonesia tidak hanya dapat dikenal sebagai negara yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem, tetapi sebagai negara yang berani menargetkan nol persen kemiskinan nasional melalui kebijakan afirmatif yang terukur.

Dalam konteks ini, ABI bukanlah kebijakan populis, melainkan instrumen korektif negara untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal di bawah standar minimum kehidupan. Selama ini, kebijakan sosial Indonesia lebih berfungsi sebagai perlindungan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam. Pendekatan afirmatif seperti ABI mendorong perubahan paradigma: dari sekadar melindungi, menuju menjamin.

Negara tidak hanya hadir saat krisis, tetapi memastikan setiap warga berada di atas ambang minimum kehidupan yang layak. Jika kemiskinan ekstrem telah berhasil ditekan, maka tantangan berikutnya adalah keberanian menetapkan standar yang lebih tinggi.

Pertanyaannya sederhana, tetapi menentukan arah sejarah kebijakan sosial Indonesia: apakah kita puas dengan keberhasilan mengurangi kemiskinan, atau berani menargetkan penghapusannya? Pidato Presiden di WEF telah membuka pintu. Kini, pilihan ada pada arah kebijakan yang akan diambil di dalam negeri.