Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Himpunan Kawasan Industri (HKI), Greenvolt Power Indonesia, dan pemangku kepentingan energi terbarukan menilai penguatan kemitraan, dukungan pendanaan, dan pemanfaatan teknologi teruji diperlukan untuk meningkatkan adopsi tenaga surya menuju target emisi nol bersih 2060.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi” di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Para pembicara menilai 2026 menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi kapasitas operasional energi terbarukan skala besar.
Pemerintah menegaskan komitmen perluasan energi baru terbarukan (EBT) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas surya 17,06 gigawatt (GW). Sekitar 87% atau 14,8 GW di antaranya diharapkan dibangun oleh swasta. “Sumber investasi terbesar untuk transisi energi justru tersedia di badan usaha, baik BUMN maupun swasta,” kata Wakil Menteri ESDM Yuliot, dikutip dari siaran pers, Sabtu (7/2/2026).
Ia menambahkan keterbatasan fiskal membuat dekarbonisasi tidak dapat bergantung pada belanja negara. “Tanpa memberikan kemudahan dan melibatkan badan usaha swasta, pemerintah tidak bisa melakukan investasi secara masif untuk dekarbonisasi. Karena itu, kita perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama,” kata Yuliot.
Greenvolt Power Indonesia menyatakan kesiapan mendukung agenda tersebut. Perusahaan merupakan bagian dari Greenvolt Group, entitas portofolio KKR yang beroperasi di lebih dari 20 negara. Greenvolt Group memiliki pipeline proyek 14,1 GW dan lebih dari 1,1 GW kapasitas distributed generation untuk segmen komersial dan industri.
Greenvolt Power Indonesia, sebelumnya Emerging Solar Indonesia, menargetkan pembangunan PLTS sekitar 310 megawatt (MW) hingga 2031. Perusahaan menawarkan model zero CapEx dan zero OpEx untuk menurunkan hambatan adopsi energi surya di sektor industri.
Baca Juga
- Pertamina Resmi Bangun Kilang Bioavtur di Cilacap Berkapasitas 6.000 Barel
- Komitmen JETP untuk RI Naik Jadi Rp368 Triliun, Sudah Cair Rp57,39 Triliun
- Indonesia Gandeng Jepang Percepat Pembangunan Ekosistem Hidrogen
“Indonesia memiliki peluang besar untuk mengubah potensi alamnya menjadi energi terbarukan yang andal, sekaligus mendorong daya saing industri dan pertumbuhan jangka panjang,” kata André Fraga, Komisaris Greenvolt Power Indonesia. "Dengan memadukan kekuatan modal global, kapabilitas eksekusi yang telah teruji, dan pemahaman mendalam atas konteks lokal, kami ingin memberikan kepastian jangka panjang yang dibutuhkan industri nasional," tambahnya.
Laporan Kinerja Kementerian ESDM mencatat kapasitas EBT sepanjang 2025 mencapai 15.630 MW, dengan kontribusi tenaga surya hampir 10% atau 1.494 MW. Target kapasitas EBT pada 2026 ditetapkan 16.695 MW atau 16,4% dari total kapasitas pembangkit nasional.
Iwa Garniwa, pakar energi dari Universitas Indonesia dan Institut Teknologi PLN, menyoroti disparitas akses energi terbarukan. “Dalam hal ini, dibutuhkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pentingnya akses modal yang besar.”
Sektor industri, yang menyumbang 30%–35% emisi gas rumah kaca, dinilai menjadi kunci percepatan dekarbonisasi. Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Tata Kelola Berkelanjutan HKI Irwansyah menilai tenaga surya paling memungkinkan diterapkan di kawasan industri.
“Untuk energi baru dan terbarukan, yang paling memungkinkan bagi pelaku industri dan pengelola kawasan industri saat ini adalah tenaga surya. Memang ada sumber lain seperti angin, panas bumi, atau hidro, tetapi itu tidak semuanya dapat diterapkan di kawasan industri. Saat ini, yang dapat kami lakukan secara konkret adalah pengembangan PLTS,” ujarnya.
Ia mengakui adopsi PLTS masih menghadapi kendala. Tantangan ini tidak hanya di teknologi, tetapi juga pada ketersediaan lahan dan terutama biaya investasi awal yang masih relatif tinggi.
Diskusi menyimpulkan percepatan adopsi tenaga surya memerlukan koordinasi kebijakan, permodalan, teknologi, dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan akademisi agar dampaknya terukur dan berkelanjutan.
