Rekomendasi Muhammadiyah soal Board of Peace, Salah Satunya Minta RI Tak Segera Jadi Anggota Tetap

Presiden Donald Trump duduk di antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kanan, dan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, kiri, selama upacara penandatanganan inisiatif Dewan Perdamaiannya pada Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. (Sumber: AP Photo/Markus Schreiber)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan sejumlah rekomendasi terkait Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Setidaknya terdapat 8 rekomendasi yang disampaikan, salah satunya meminta untuk Indonesia untuk menunda menjadi anggota tetap Board of Peace. Mengingat bagi anggota tetap dikenakan iuran sebesar USD 1 Milyar atau sekitar Rp17 triliun.

"Mengingat besarnya iuran dan risiko penyalahgunaan dana, Indonesia sebaiknya tidak bersegera menjadi anggota tetap," demikian keterangan resmi Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterima Kompas.tv, Sabtu (7/2/2026).

"Sebagai alternatif, Indonesia dapat menegosiasikan agar kontribusi dana diarahkan khusus untuk membiayai operasi pasukan dan misi kemanusiaan Indonesia di Gaza."

Baca Juga: Soal Board of Peace, Muhammadiyah Soroti Donald Trump sebagai Ketua Seumur Hidup

Rekomendasi selanjutnya, Indonesia diminta mendesak Board of Peace untuk menyampaikan tujuan yang jelas secara terbuka, yakni dicapainya kemerdekaan Palestina, penghentian pendudukan Israel, dan penghentian perampasan tanah Palestina oleh Israel, terutama di West Bank. 

"Indonesia perlu secara aktif memperjuangkan agar Charter BoP diselaraskan dengan resolusi DK PBB No. 2803 yang menjadi dasar hukum pembentukannya," tegasnya.

Indonesia juga perlu mengupayakan Palestina menjadi anggota Board of Peace, serta mendorong keterwakilan masyarakat sipil Palestina.

Namun, jika nantinya, Apabila keanggotaan Palestina ditolak, Indonesia perlu menyuarakan aspirasi rakyat Palestina secara konsisten di dalam Board of Peace.

Selanjutnya, Muhammadiyah juga meminta Indonesia untuk mengambil peran diplomatik guna mendorong rekonsiliasi nasional antara faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah, sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV