Menko Airlangga Minta Danantara Jelaskan Arah Fiskal RI ke Moody’s

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menjelaskan kepastian arah fiskal Indonesia ke lembaga pemeringkat Moody’s.

"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan," ujarnya, Sabtu, 7 Februari 2026.

Langkah tersebut untuk merespons laporan Moody’s ihwal pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Menko Airlangga menyampaikan Moody's membutuhkan penjelasan soal arah kebijakan fiskal Indonesia sejak kehadiran Danantara, sehingga tidak lagi merasa ada ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia.

Sejak Danantara dibentuk, tutur Airlangga, dividen yang semula masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kini masuk ke Danantara.

Selaku sovereign wealth fund (SWF), Danantara juga memerankan fungsi untuk investasi. Menurut Airlangga, poin-poin tersebutlah yang perlu dijelaskan oleh Danantara kepada Moody's. "Karena (kebijakan fiskal) tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi," ucap Airlangga Hartarto.

Lebih lanjut, dari sisi pemerintah, Menko Airlangga menyampaikan komitmen untuk menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) di bawah 40 persen. "Secara makro kami jaga," jelas dia.

Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Dalam laporannya, Moody's menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.