5 Berita Terpopuler: Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok Terungkap, Deal Pimpinan PN Depok dan Karabha Digdaya Terbongkar

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/2) tentang detik-detik OTT KPK di Depok, pimpinan PN Depok minta 1 M kepada Karabha Digdaya, hingga ternyata ini penyebab seseorang PPPK tiba-tiba tak masuk kerja. Simak selengkapnya!

1. Seorang PPPK Tidak Masuk Kerja sejak Senin, Rekannya Curiga, Oh Ternyata

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Bikin Geger, Terungkap Bocoran OTT KPK di Depok, Mulyono Mengaku Berdosa

Seorang pegawai berstatus PPPK di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Halim Perdanakusuma ditemukan sudah meninggal dunia di kamar kontrakannya di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. 

Polda Metro Jaya masih menyelidiki kematian seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial NHW (31) itu. 

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Honorer Tersisa Harus Jadi PPPK, Formasi Khusus Didukung Wakil Rakyat, Sudah Jadi PNS Malah Kena OTT KPK

"Korban diketahui bernama NHW (31), pegawai PPPK RUSPAU Halim PK," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2).

Baca Selengkapnya di Bawah:

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Peralihan Full Time Dimulai, tetapi Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Oalah

Seorang PPPK Tidak Masuk Kerja sejak Senin, Rekannya Curiga, Oh Ternyata

2. Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok, Terjadi Pengejaran, Pak Hakim Ditangkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat pada 5 Februari 2026 setelah transaksi uang berlangsung di Emeralda Golf, Tapos, Depok. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah awalnya menerima informasi soal penyerahan uang pada sekitar pukul 04.00 WIB. 

"Jadi, tim sudah bersiap sejak dini hari. Namun, ditunggu sama pagi, belum juga dilakukan penyerahan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Detik-Detik OTT KPK di Emeralda Golf Depok, Terjadi Pengejaran, Pak Hakim Ditangkap

3. Saksi Sebut Ada Aliran Uang kepada Ida Fauziyah, KPK Merespons Begini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menganalisis keterangan saksi persidangan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, soal mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ikut menerima aliran uang pemerasan. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap fakta-fakta yang muncul di persidangan oleh JPU (jaksa penuntut umum) KPK akan dilakukan analisis dan konfirmasi.

"Apakah saksi-saksi itu menyampaikan keterangan yang memang bulat," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Saksi Sebut Ada Aliran Uang kepada Ida Fauziyah, KPK Merespons Begini

4. Konflik Masyarakat Adat Vs AMNT Terus Bergulir, Pemerintah Didesak Kaji Pembatalan Konsensi

Konflik masyarakat adat komunitas Cek Bocek Selesek Suri Reen (CBSR) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa, NTB terus bergulir.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyerahkan laporan akhir hasil kajian keberadaan masyarakat adat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didampingi tim peneliti BRIN sebagai pelaksana kajian, pertengahan Januari 2026 lalu.

Penyerahan laporan tersebut merupakan tindak lanjut proses mediasi Komnas HAM pada Juli 2023.

Baca Selengkapnya di Bawah: 

Konflik Masyarakat Adat Vs AMNT Terus Bergulir, Pemerintah Didesak Kaji Pembatalan Konsensi

5. Pimpinan PN Depok Minta Rp 1 M kepada Karabha Digdaya, Disepakati Rp 850 Juta, Lalu Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta maupun Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, berawal dari pengajuan percepatan eksekusi pengosongan lahan dari pihak PT Karabha Digdaya (KD). 

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pengajuan tersebut disampaikan badan usaha di bawah Kementerian Keuangan itu, karena mereka telah memenangkan sengketa lahan dengan masyarakat sejak 2023.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pimpinan PN Depok Minta Rp 1 M kepada Karabha Digdaya, Disepakati Rp 850 Juta, Lalu Ditangkap KPK

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Waspada, 16 Organisasi PPPK Resmi Ajukan 5 Tuntutan, Istana Buka Suara