Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengajak seluruh warga Jakarta bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya untuk mencegah banjir.
Menurut JK, banjir selama ini lebih banyak merugikan masyarakat kecil dibanding kelompok ekonomi atas.
“Jangan lupa begitu banjir, yang kena lebih banyak rakyat kecil. Orang di Menteng, di Kebayoran, di Pondok Indah tidak kena banjir. Yang kena rakyat kecil. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk itu,” kata JK usai meninjau kerja bakti Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
JK menegaskan, persoalan banjir bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga warga Jakarta sendiri.
Ia menyebut banjir terjadi karena air hujan yang masuk tidak diimbangi dengan saluran pembuangan yang bersih dan berfungsi.
“Apa itu banjir? Banjir itu air yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Yang masuk tidak bisa diatasi, karena masuk, karena musim hujan,” ujarnya.
Menurut JK, sungai, gorong-gorong, dan selokan merupakan jalur utama keluarnya air hujan. Karena itu, kebersihannya harus dijaga bersama.
“Maka, di mana jalan keluar itu? Ya di sungai-sungai itu, gorong-gorong, selokan. Itu jalan keluarnya. Itu yang harus dibersihkan supaya air itu begitu datang, dia keluar,” ucapnya.
JK juga mengingatkan, kebiasaan membuang sampah sembarangan justru memperparah banjir yang dampaknya kembali dirasakan warga sendiri.
“Kita ini warga Jakarta. Harus bertanggung jawab dan menjaga kebersihan untuk kota kita. Jadi kita membantu Gubernur, berarti membantu diri sendiri. Karena yang kotorin Jakarta kita juga. Yang bersihkan harus kita juga,” kata JK.
“Artinya semua selokan di muka rumahnya, apakah kantornya, apa rukonya, harus dia bersihkan. Harus bersih sendiri. Kalau tidak, banjir kena dampaknya ke kita sendiri,” lanjutnya.
JK menilai, ketergantungan pada petugas kebersihan saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan banjir Jakarta.
“Kalau selama ini hanya punya puluhan ribu yang Pasukan Oranye, harus sejuta warga harus bersihkan rumahnya sendiri. Karena kepentingan diri sendiri jangan lupa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kerugian ekonomi akibat banjir yang nilainya mencapai triliunan rupiah setiap tahun, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar.
“Bagi perusahaan besar, coba triliunan kerugian rakyat akibat banjir. Toko-toko tutup, warung-warung kecil tutup, goreng-gorengan tutup, ndak jual,” kata JK.
“Bagi perusahaan besar, orang yang punya mobil, macet. Macet empat jam, berapa liter bahan bakar habis itu. Jadi, setiap tahun triliunan rakyat rugi karena banjir,” sambung dia.
Sebagai bentuk dorongan konkret, PMI memulai gerakan sederhana dengan mendorong setiap rumah memiliki alat kebersihan.
“PMI memulai dengan membantu masyarakat dengan sekop. Sederhana aja, setiap rumah harus punya sekop satu. Bagi kita satu jam seminggu sudah selesai, baru bersihkan di muka rumah,” ujarnya.
JK juga membuka peluang penerapan sanksi bagi warga yang tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumahnya.
“Jadi, orang-orang yang punya rumah besar, harus bersihkan di muka rumahnya. Kalau ndak, didenda. Nanti Pak Wali Kota yang bikin aturannya. Itu tidak hanya kiya, di Singapura begitu, di Amerika begitu,” kata JK.
“Kalau di Singapura, di muka rumah ada bintik-bintik saja didenda yang punya rumah. Kalau kita, seenaknya buang sampah di depan rumah,” tambahnya.
JK menekankan, Jakarta adalah milik seluruh warganya, sehingga tanggung jawab menjaga kebersihan tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
“Ini kota, kota kita. Bukan kotanya Pak Gubernur. Pak Gubernur hanya memimpin kita. Jadi kita yang bertanggung jawab,” ucap JK.
“Pokoknya kalau banjir, jangan marahi Gubernur, marahi diri sendiri. Kenapa rumah saya tidak bersih? Kenapa selokan saya tidak bersih? Kenapa buang sampah di sungai?” lanjut dia.
JK Usul Pola Hunian Bertingkat
Selain menjaga kebersihan, JK juga mengusulkan pola hunian bertingkat sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir dan persoalan perkotaan di Jakarta.
“Kalau Jakarta ingin bersih, ingin tidak banjir, ingin tidak macet, hidup bertingkat, rumah tingkatan,” kata JK.
Ia menilai, pola hunian horizontal membuat daya resap air semakin berkurang karena lahan tertutup bangunan.
“Di Asia Tenggara ini tinggal kita tidak hidup bertingkat. Di Singapura bertingkat, di Kuala Lumpir bertingkat, di Bangkok bertingkat? Di Phnom Penh bertingkat. Cuma tinggal Jakarta dan Manila,” ujar JK.
“Karena kita suka banjir. Karena tidak ada resapan lagi. Semua kalau kita di atas semua lihat, rumah demi rumah,” tambahnya.
Menurut JK, hunian bertingkat akan membuka ruang resapan air dan mengurangi risiko banjir.
“Jadi kalau tingkat hidup ke atas, maka itu tidak banjir, kemudian juga air meresap ke bawah,” ucapnya.
JK pun meminta masyarakat mendukung pemerintah daerah untuk pembangunan rumah bertingkat.
“Jadi kita harus mendukung rencana Pak Gubernur untuk bikin rumah bertingkat. Jadi kalau ada yang dibebaskan, jangan protes. Karena demi anda sendiri itu semua,” kata JK.
