Bantul (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pengusaha Marching Band Indonesia (APMBI) yang digelar di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 7 dan 8 Februari 2026 menjadi upaya untuk menumbuhkan ekosistem industri "marching band" di Indonesia.
Ketua Panitia Munas I APMBI Iqbal Khambali dalam sambutannya di Bantul, Minggu, mengatakan Munas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat profesionalisme, tata kelola usaha, serta kolaborasi antar pelaku usaha "marching band" dari berbagai daerah.
"Melalui Munas I, APMBI ingin menegaskan komitmennya untuk mendorong ekosistem usaha marching band yang sehat, berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi bagi pengembangan seni, olahraga dan pendidikan karakter," katanya.
Munas I APMBI yang diikuti 36 pengusaha marching band perwakilan dari 25 provinsi ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi sebagai wadah berhimpunnya para pelaku usaha marching band di Indonesia.
Hal tersebut, karena kegiatan ini sebagai forum tertinggi organisasi untuk melakukan konsolidasi nasional, membahas arah kebijakan strategis, menyusun program kerja, serta menetapkan kepengurusan periode berikutnya.
"Forum ini juga diharapkan menjadi ruang dialog terbuka bagi para pengusaha marching band untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan industri kreatif dan pendidikan musik di Indonesia," katanya.
Menurut dia, para pelaku usaha marching band di berbagai daerah seperti perajin alat musik, produsen suku cadang, penyedia seragam, pedagang, hingga distributor perlengkapannya sangat bergantung pada keberlangsungan industri marching band di lingkungan pendidikan.
Sementara dalam beberapa waktu terakhir pelaku usaha marching band merasakan penurunan permintaan signifikan, terutama dari sekolah-sekolah, seiring dengan adanya penangguhan pengadaan alat musik. Penurunan permintaan disebutnya mencapai 50 persen.
Menyikapi hal itu, para pengusaha marching band di berbagai daerah sepakat melakukan konsolidasi nasional dan membentuk APMBI dan menggelar Munas I sebagai wadah bersama menyuarakan aspirasi serta mencari solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.
Selain itu, asosiasi ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan wadah resmi yang dapat memperjuangkan kepentingan pelaku usaha marching band, memperkuat jaringan nasional, serta mendorong standardisasi dan peningkatan kualitas layanan di sektor ini.
"Dengan Munas I APMBI, diharapkan lahir rumusan kebijakan dan kepemimpinan organisasi yang mampu membawa asosiasi ini menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri marching band Indonesia di masa datang," katanya.
Baca juga: Wamenekraf: Kolaborasi musik dengan Korsel perluas karya musisi RI
Baca juga: Kemenekraf: Industri kreatif resilien terhadap tantangan global
Baca juga: Menekraf dorong industri kreatif animasi hingga musik di Yogyakarta
Ketua Panitia Munas I APMBI Iqbal Khambali dalam sambutannya di Bantul, Minggu, mengatakan Munas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat profesionalisme, tata kelola usaha, serta kolaborasi antar pelaku usaha "marching band" dari berbagai daerah.
"Melalui Munas I, APMBI ingin menegaskan komitmennya untuk mendorong ekosistem usaha marching band yang sehat, berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi bagi pengembangan seni, olahraga dan pendidikan karakter," katanya.
Munas I APMBI yang diikuti 36 pengusaha marching band perwakilan dari 25 provinsi ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi sebagai wadah berhimpunnya para pelaku usaha marching band di Indonesia.
Hal tersebut, karena kegiatan ini sebagai forum tertinggi organisasi untuk melakukan konsolidasi nasional, membahas arah kebijakan strategis, menyusun program kerja, serta menetapkan kepengurusan periode berikutnya.
"Forum ini juga diharapkan menjadi ruang dialog terbuka bagi para pengusaha marching band untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan industri kreatif dan pendidikan musik di Indonesia," katanya.
Menurut dia, para pelaku usaha marching band di berbagai daerah seperti perajin alat musik, produsen suku cadang, penyedia seragam, pedagang, hingga distributor perlengkapannya sangat bergantung pada keberlangsungan industri marching band di lingkungan pendidikan.
Sementara dalam beberapa waktu terakhir pelaku usaha marching band merasakan penurunan permintaan signifikan, terutama dari sekolah-sekolah, seiring dengan adanya penangguhan pengadaan alat musik. Penurunan permintaan disebutnya mencapai 50 persen.
Menyikapi hal itu, para pengusaha marching band di berbagai daerah sepakat melakukan konsolidasi nasional dan membentuk APMBI dan menggelar Munas I sebagai wadah bersama menyuarakan aspirasi serta mencari solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.
Selain itu, asosiasi ini dibentuk sebagai respons atas kebutuhan akan wadah resmi yang dapat memperjuangkan kepentingan pelaku usaha marching band, memperkuat jaringan nasional, serta mendorong standardisasi dan peningkatan kualitas layanan di sektor ini.
"Dengan Munas I APMBI, diharapkan lahir rumusan kebijakan dan kepemimpinan organisasi yang mampu membawa asosiasi ini menjadi mitra strategis dalam pengembangan industri marching band Indonesia di masa datang," katanya.
Baca juga: Wamenekraf: Kolaborasi musik dengan Korsel perluas karya musisi RI
Baca juga: Kemenekraf: Industri kreatif resilien terhadap tantangan global
Baca juga: Menekraf dorong industri kreatif animasi hingga musik di Yogyakarta
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5496205/original/092069500_1770489953-12.jpg)
