Bisnis.com, DENPASAR – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin meminta pengusaha muda untuk mandiri dan tidak bergantung pada anggaran atau proyek dari pemerintah.
Sultan menyebut pengusaha muda yang dari awal bergantung kepada proyek pemerintah, baik proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD, akan susah membangun bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dia menyebut fenomena saat ini sebagian besar pengusaha muda masih bergantung ke proyek pemerintah.
Padahal idealnya pengusaha muda harus melihat peluang-peluang di luar proyek pemerintah yang potensinya cukup besar. Banyak sektor yang bisa digarap pengusaha muda mulai dari properti, industri pengolahan, dan lapangan usaha lainnya.
"Peluang itu bisa diciptakan tanpa harus menunggu uluran tangan negara, tanpa harus bergantung sama yang namanya APBD dan APBN. Nah, kalau pengusaha-pengusaha muda kita tumbuh mandiri, apabila diminta mengerjakan proyek negara, mereka lebih baik, lebih siap, lebih terhindar daripada praktek-praktek yang mungkin tidak benar," kata Najamudin di acara Idpreneurs dikutip Minggu (8/2/2026)
Najamudin menjelaskan sudah mencoba membangun ekosistem pengusaha melalui Idpreneurs. Pengusaha muda yang tergabung di komunitas tersebut dilarang ikut mengambil proyek pemerintah, mereka diharuskan bisa menciptakan peluang bisnis baru secara mandiri, yang berkelanjutan.
Najamudin mengakui jika membangun pengusaha muda mandiri tidak mudah karena dibutuhkan komitmen penuh. Banyak tantangan yang dihadapi ketika membangun bisnis, mulai dari pembiayaan, persaingan market.
Baca Juga
- Prabowo Mau Rombak Insentif Fiskal, Begini Respons Pengusaha
- Kementerian Lingkungan Hidup Larang Bali Gunakan Insinerator Sampah
- Banyak Kementerian/Lembaga Minta Tambahan Anggaran, Purbaya Serang Balik dengan Hal Ini
Untuk akses pembiayaan, walaupun sudah ada program pembiayaan murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk pengusaha rintisan terutama kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tidak semua pelaku usaha bisa mengakses, kendalanya persyaratan yang dinilai masih berat.
Misalnya untuk KUR di bawah Rp100 juta yang seharusnya tanpa agunan, tetapi bank penyalur KUR masih meminta agunan. Najamudin mengakui menerima banyak aduan serupa dan berjanji akan menuntaskan.
"Banyak laporan kepada kami juga sebagai parlemen bahwa yang tadi disampaikan bahwa UMKM masih dibebani (agunan). Nah itu yang harusnya pelan-pelan memang betul-betul negara hadir pada pengusaha-pengusaha yang kecil menengah, untuk tidak dibebani urusan-urusan yang memberatkan mereka," kata Najamudin.
