Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, seiring meningkatnya lalu lintas ternak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerugian ekonomi sekaligus menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengalaman penanganan penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berbasis kewaspadaan.
“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujar Agung, dikutip Minggu, 8 Februari 2026.
Agung mengatakan, pada tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan langkah konkret melalui alokasi vaksin, obat-obatan, serta sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan kedisiplinan pelaksanaan di lapangan.
“Vaksinasi dan penerapan biosekuriti oleh seluruh pihak menjadi kunci utama keberhasilan,” katanya.
Ia juga menyoroti perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS yang dinilai menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Hal itu tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang membahas pengendalian PHMS, termasuk PMK sebagai salah satu penyakit utama.
“Respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ujarnya.
Meski demikian, Agung menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan, meskipun anggaran Ditjen PKH relatif terbatas.
Pada 2026, Kementan mengalokasikan sekitar 5,6 juta dosis vaksin dan sarana pendukung pengendalian penyakit dengan strategi vaksinasi PMK dua periode, yang dinilai efektif dalam menekan kasus.
Selain vaksinasi, kesiapan laboratorium veteriner juga menjadi perhatian. Agung meminta seluruh balai veteriner memastikan ketersediaan reagen dan alat diagnostik sebagai garda depan deteksi dini penyakit hewan.
“Jangan sampai ketika muncul dugaan kasus kita tidak siap melakukan deteksi. Kesiapan teknis ini menentukan cepat atau lambatnya respons,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan arahan Menteri Pertanian agar tidak terjadi wabah penyakit yang dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan, khususnya menjelang HBKN.
Menurutnya, pengendalian PHMS berpengaruh langsung terhadap stabilitas pasokan pangan strategis seperti daging, susu, dan telur.
“Jika terjadi kasus, harus segera ditangani agar tidak mengganggu pasokan pangan. Menjelang HBKN, stabilitas harga juga harus dijaga, termasuk harga sapi siap potong di tingkat peternak sebesar Rp55.000 per kilogram berat hidup,” katanya.
Editor: Redaktur TVRINews
