Pantau - Thailand menggelar pemilu legislatif dan referendum konstitusi secara serentak pada Minggu, 8 Februari 2026, dengan tempat pemungutan suara (TPS) dibuka pukul 08.00 hingga 17.00 waktu setempat.
Pemilu ini berlangsung menyusul pembubaran parlemen oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Desember 2025, dan dipandang sebagai momen krusial dalam menentukan arah demokrasi dan ekonomi Thailand ke depan.
Tiga kubu utama bersaing dalam pemilu kali ini.
Pertama, Partai Rakyat, penerus Partai Pergerakan Maju, yang mengusung agenda reformasi militer dan kuat di kalangan pemilih urban serta generasi muda.
Kedua, Partai Bhumjaithai, dipimpin Anutin Charnvirakul, dengan penekanan pada isu nasionalisme dan ketegangan perbatasan.
Ketiga, Partai Pheu Thai, yang berupaya merebut kembali dominasi politik meski sebelumnya menghadapi persoalan hukum.
Selain pemilu legislatif, pemilih juga mengikuti referendum konstitusi untuk memutuskan apakah Thailand memerlukan undang-undang dasar (UUD) baru guna menggantikan konstitusi tahun 2017 yang disusun pada masa pemerintahan militer.
Berbeda dengan periode sebelumnya, Senat Thailand kini tidak lagi berwenang memilih perdana menteri. PM baru akan sepenuhnya ditentukan oleh 500 anggota DPR hasil pemilu.
Pengamat internasional menilai pemilu ini sebagai tolok ukur sikap publik Thailand terhadap upaya transisi keluar dari bayang-bayang kudeta militer 2014.
Hasil pemilu juga dianggap penting bagi posisi strategis Thailand di kawasan Asia Tenggara, di tengah tekanan ekonomi seperti tingginya utang rumah tangga dan persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China.
Hasil tidak resmi dari pemungutan suara diperkirakan akan mulai terlihat menjelang tengah malam setelah TPS ditutup.
