jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor krusial yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, yang kini mencapai 79,9%.
Temuan terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa performa progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memburu aset koruptor menjadi lokomotif utama persepsi positif masyarakat tersebut.
BACA JUGA: Kasus Kekerasan Ustaz Evie Effendi Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan
Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, memaparkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya Kejaksaan, berkorelasi linear dengan kepuasan terhadap kepemimpinan nasional.
Lonjakan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari capaian Kejaksaan Agung yang kini menempati posisi teratas sebagai lembaga hukum paling dipercaya di Indonesia.
BACA JUGA: Babak Baru Kasus Ujaran Kebencian YouTuber Resbob, Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan
Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 80 persen. Angka ini melampaui tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi (75,1%), Komisi Pemberantasan Korupsi (71,8%), dan Polri (65,5%).
Burhanuddin menyebut ini sebagai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, menyamai performa pada pertengahan 2024 yang juga menyentuh level 80 persen.
BACA JUGA: Selain di Banten, KPK Tangkap 2 Oknum Kejaksaan di Kalsel dalam OTT Dugaan Pemerasan
Keberhasilan penegakan hukum oleh Kejaksaan berdampak langsung pada penilaian masyarakat terhadap kondisi pemberantasan korupsi nasional.
Sebanyak 48,7% publik memberikan penilaian baik atau sangat baik terhadap kondisi pemberantasan korupsi saat ini. “Tren ini menunjukkan grafik yang stabil dan menguat dibandingkan periode survei sebelumnya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga Terhadap Lembaga-Lembaga Negara’ secara virtual, Minggu (8/2).
Salah satu faktor spesifik yang memperkuat dukungan publik adalah transparansi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Aksi Kejagung menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden direspons sangat positif.
Sebanyak 50,2% masyarakat mengetahui aksi pengembalian aset tersebut. Dari kelompok yang tahu, mayoritas sebesar 70,7% (gabungan 62,6% "Setuju" dan 8,1% "Sangat Setuju") memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tersebut.
"Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan," ujar Burhanuddin. Menurutnya, penegakan hukum yang konkret dan transparan menjadi kontributor utama tingginya approval rating Presiden Prabowo yang kini mencapai 79,9%. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
