Palestina Bantah Isu Perubahan Kurikulum, Singgung Buku Versi Israel

Ramallah: Kementerian Pendidikan Palestina membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai perubahan kurikulum pendidikan nasional.

Dilansir dari Antara, Minggu, 8 Februari 2026, Pemerintah Palestina menegaskan bahwa laporan tersebut mengutip isi buku pelajaran yang telah diubah oleh otoritas Israel untuk sekolah-sekolah di Yerusalem.

Dalam pernyataan resminya pada Sabtu, Kementerian Pendidikan Palestina menyebut bahwa sejumlah laporan menyatakan perubahan tersebut sebagai bagian dari kebijakan untuk memaksakan narasi pro-Israel di Yerusalem.

Kementerian menyatakan bahwa beberapa media asing secara sengaja mencoba membenturkan komitmen Palestina dalam menyesuaikan sistem pendidikannya dengan standar UNESCO menggunakan contoh-contoh yang diklaim berasal dari kurikulum Palestina, namun sebenarnya tidak pernah ada dalam sistem pendidikan nasional Palestina.

Menurut kementerian tersebut, media-media dimaksud mengutip konten dari buku pelajaran yang beredar di Yerusalem, yang telah dimodifikasi oleh otoritas pendudukan Israel dan tidak mencerminkan kurikulum resmi Palestina.

Kementerian Pendidikan Palestina menegaskan komitmen penuhnya terhadap penyediaan pendidikan berkualitas sesuai standar UNESCO, melalui penerapan sistem pendidikan terpadu yang bertujuan memperkuat proses pembelajaran dan meningkatkan capaian pendidikan dalam beberapa tahun terakhir.

Disebutkan pula bahwa otoritas Palestina telah memulai uji coba sekolah interaktif sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan ujian terpadu tingkat sekolah menengah (Tawjihi) di bawah sistem baru dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, pemerintah Palestina juga melakukan penguatan profesi keguruan serta aspek pendukung lainnya sebagai bagian dari rencana komprehensif modernisasi pendidikan yang selaras dengan standar internasional dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kementerian Pendidikan Palestina mengimbau lembaga media dan masyarakat untuk mengedepankan ketepatan informasi serta tidak menyebarkan kabar menyesatkan yang berpotensi memicu reaksi publik dan ketegangan internal.

Baca juga:  Guru di Gaza Dirikan Kelas Belajar dalam Tenda di Tengah Gencatan Senjata