Ketika harga energi dunia bergejolak, publik sering memandang isu energi sebagai urusan teknis: soal kilowatt, barel minyak, atau kapasitas pembangkit. Padahal, dampaknya hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari mulai dari tagihan listrik rumah tangga, ongkos transportasi, sampai biaya produksi pelaku usaha kecil. Di titik inilah kebijakan fiskal menemukan relevansinya. APBN tidak berdiri jauh di meja rapat para teknokrat; ia ikut menentukan seberapa tangguh rumah tangga menghadapi guncangan energi dan seberapa kuat arah kemandirian energi Indonesia dibangun.
Saya kerap menjumpai anggapan bahwa APBN hanya bicara defisit, utang, dan angka-angka besar yang terasa abstrak. Namun, dalam konteks energi, APBN bekerja sangat konkret. Saat harga energi global melonjak, negara hadir menjaga keterjangkauan melalui kebijakan subsidi dan kompensasi. Kebijakan ini bukan tanpa risiko fiskal, tetapi tanpanya, tekanan biaya hidup akan langsung menghantam kelompok rentan. Di sini terlihat fungsi dasar APBN sebagai peredam kejut: melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memberi waktu bagi sektor energi berbenah.
Peran APBN tidak berhenti pada perlindungan jangka pendek. Ketahanan energi menuntut perubahan struktural: mengurangi ketergantungan impor, memperluas bauran energi terbarukan, dan memperkuat infrastruktur. Tanpa dukungan belanja negara yang konsisten, agenda transisi energi akan tertinggal oleh kenyamanan energi fosil yang selama ini lebih mapan. Pembangunan jaringan transmisi, pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan, serta riset teknologi penyimpanan energi memerlukan keberanian fiskal yang terukur. APBN berfungsi sebagai jembatan awal menurunkan risiko investasi dan memberi sinyal arah kebijakan yang jelas bagi pelaku usaha.
Di daerah, peran kebijakan fiskal terasa lebih dekat. Penguatan akses listrik di wilayah terpencil, elektrifikasi desa, serta pemanfaatan potensi energi lokal seperti energi surya di kawasan kepulauan, mikrohidro di wilayah perbukitan, biomassa di sentra pertanian bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah fondasi produktivitas. Ketika energi tersedia secara andal dan terjangkau, aktivitas ekonomi tumbuh, layanan publik berjalan lebih efektif, dan kesenjangan antardaerah perlahan menyempit. Ketahanan energi nasional sesungguhnya dibangun dari ketahanan energi lokal.
Instrumen pembiayaan negara turut memperluas ruang gerak APBN. Pembiayaan yang dikelola pruden memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur energi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Prinsip kehati-hatian menjadi penting agar pembiayaan hari ini tidak menjadi beban generasi mendatang. APBN yang sehat bukan hanya soal disiplin defisit, tetapi soal keberanian menempatkan belanja pada sektor strategis yang berdampak jangka panjang bagi kemandirian bangsa.
Dari sisi kebijakan, arah insentif fiskal berperan membentuk perilaku. Dukungan bagi pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi industri, dan adopsi teknologi ramah lingkungan mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi. Pada saat yang sama, penataan subsidi energi perlu terus diarahkan agar tepat sasaran. Subsidi yang adil menjaga kepercayaan publik; kebijakan harga yang rasional mendorong efisiensi. Keseimbangan ini penting agar APBN tidak terjebak pada pembiayaan konsumsi semata, melainkan mendorong transformasi sektor energi.
Ketahanan energi yang lestari juga menyentuh dimensi etika antargenerasi. Ketergantungan berlebihan pada energi fosil membawa konsekuensi ekologis yang akan diwariskan. APBN, sebagai kontrak sosial lintas generasi, memikul tanggung jawab untuk memastikan pembangunan hari ini tidak menggerus masa depan. Investasi pada energi bersih, perlindungan lingkungan, dan penguatan kapasitas daerah penghasil energi mencerminkan keberpihakan pada keberlanjutan.
Konsistensi kebijakan lintas tahun anggaran menjadi kunci. Program transisi energi yang terputus-putus melemahkan kepercayaan investor dan memperlambat kemajuan. APBN perlu menjadi jangkar kebijakan jangka menengah-panjang, dengan peta jalan yang jelas: target bauran energi, prioritas belanja, serta penguatan tata kelola. Transparansi dan akuntabilitas anggaran memastikan publik melihat arah yang sama bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mengarah pada kemandirian energi.
Pada akhirnya, ketahanan energi lahir dari orkestrasi kebijakan yang disiplin dan berani. APBN yang sehat memberi ruang bagi negara melindungi rakyat saat krisis, sekaligus menanam benih kemandirian energi untuk masa depan. Energi yang kuat, bersih, dan berdaulat dibangun dari pilihan anggaran yang tepat hari ini. Di situlah APBN berdiri sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan saat ini dengan harapan generasi esok. APBN sehat, energi kuat.
