Bisnis.com, JAKARTA — Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 72,8% masyarakat mengaku puas dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Laporan survei Indikator yang dilakukan secara tatap muka kepada 1.220 orang pada periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 12,2% responden mengaku sangat puas dan 60,6% cukup puas. Sementara itu, 19,9% menyatakan kurang puas, 4,5% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak menjawab.
Survei dengan metode multistage random sampling tersebut menunjukkan bahwa program yang telah dimulai sejak Januari 2025 lalu itu, telah diterima cukup luas oleh publik. Meski demikian, masih terdapat sekitar seperempat responden yang menyuarakan ketidakpuasan.
Dari sisi gender, tingkat kepuasan relatif seimbang. Perempuan sedikit lebih tinggi dengan 73,3% menyatakan puas, dibanding laki-laki sebesar 72,3%.
Berdasarkan kelompok generasi, Gen Z menjadi kelompok paling puas dengan tingkat kepuasan mencapai 80,7%. Disusul milenial 72% dan Gen X sebesar 70%. Kelompok baby boomers mencatat tingkat kepuasan paling rendah di antara generasi, meski tetap mayoritas, yakni 67,3%.
Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (80,3%), Melayu (77,7%), dan Jawa (74,5%) menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Sebaliknya, etnis Batak (60,3%) dan Madura (59,5%) mencatat kepuasan relatif lebih rendah dibanding kelompok lain.
Baca Juga
- Kebut Perluasan Program MBG, Prabowo: Kita Kejar 82,3 Juta Akhir Tahun
- Bos BGN Ungkap Perkembangan Mekanisme Pemberian MBG untuk Lansia
- Bos BGN Ungkap 4 Skema Penyaluran MBG Selama Ramadan
Menurut latar pendidikan, lulusan SD ke bawah justru mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75%. Lulusan SLTP dan SLTA juga menunjukkan kepuasan di kisaran 74%. Sementara responden berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat kepuasan lebih rendah, yakni 62,9%.
Dari sisi pekerjaan, buruh kasar, sopir, dan pekerja sektor keamanan termasuk yang paling puas (75,7%), disusul petani dan nelayan (73,1%). Sebaliknya, karyawan swasta mencatat kepuasan paling rendah, hanya 57,1%.
Berdasarkan tingkat penghasilan, responden berpendapatan Rp1–2 juta per bulan menunjukkan kepuasan tertinggi (77,8%). Kelompok berpendapatan di bawah Rp1 juta justru paling rendah tingkat kepuasannya, yakni 58,3%.
Secara geografis, warga desa lebih puas (74,8%) dibanding warga kota (70,7%). Wilayah dengan tingkat kepuasan tertinggi tercatat di Kalimantan (80,9%) dan Bali-Nusa Tenggara (79,3%). Jawa Barat juga tinggi dengan 77,8%. Sebaliknya, Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kepuasan terendah, hanya 52,4%, dengan tingkat ketidakpuasan hampir seimbang.
Lebih lanjut, mayoritas atau 60% warga lebih setuju program MBG diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.
Namun di balik tingginya tingkat kepuasan, laporan tersebut menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Indikator menemukan mayoritas responden belum yakin Program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Hanya 33,8% responden yang menyatakan sangat percaya atau percaya bahwa program tersebut tidak dikorupsi. Sebaliknya, 61,7% mengaku kurang percaya atau tidak percaya sama sekali, sementara 4,6% tidak menjawab.
Tingkat kepercayaan ini relatif merata antara laki-laki dan perempuan. Namun secara generasi terlihat jurang persepsi, Gen Z menjadi kelompok paling percaya dengan 39,5% menyatakan yakin program tidak dikorupsi. Sebaliknya, generasi milenial dan Gen X didominasi sikap skeptis, dengan lebih dari separuh menyatakan kurang atau tidak percaya.
Dilihat dari latar etnis, responden Bugis (42,1%) dan Jawa (30,7%) termasuk yang relatif lebih percaya, sementara etnis Madura dan Betawi menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi, masing-masing di atas 65%.
Menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan, kecenderungan skeptisisme makin besar. Responden lulusan perguruan tinggi hanya 24,2% yang percaya program tidak dikorupsi, sedangkan 74,7% menyatakan kurang atau tidak percaya.
Dari sisi pekerjaan, petani, peternak, dan nelayan menjadi kelompok paling percaya (44,1%). Sebaliknya, pekerja formal seperti pegawai negeri/BUMN dan karyawan swasta didominasi ketidakpercayaan, dengan angka di atas 60%.
Berdasarkan pendapatan, kelompok berpenghasilan di atas Rp4 juta per bulan mencatat tingkat kepercayaan terendah, hanya sekitar seperempat yang yakin program bersih dari korupsi. Kelompok berpendapatan Rp1–2 juta sedikit lebih percaya, namun tetap didominasi sikap ragu.
Kesenjangan kepercayaan juga tampak secara geografis. Warga desa lebih percaya (38,9%) dibanding warga kota (28,6%). Wilayah dengan tingkat kepercayaan tertinggi tercatat di Bali–Nusa Tenggara (50%) dan Kalimantan (39,1%). Sebaliknya, Jawa Barat dan Sumatera menunjukkan tingkat ketidakpercayaan paling tinggi, dengan lebih dari dua pertiga responden menyatakan ragu atau tidak percaya.
