JAKARTA, KOMPAS — Harian Kompas meraih penghargaan tertinggi insan pers Indonesia, Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025 kategori cetak. Penghargaan ini diraih melalui karya jurnalisme data berjudul ”Hutan Sumatera Lenyap” yang menyoroti krisis lingkungan di kawasan terdampak banjir bandang Sumatera pada November 2025.
Pengumuman pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025 dilakukan di Auditorium TVRI, Jakarta, Minggu (8/2/2026) malam. Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, hingga Ketua Hari Pers Nasional Bidang Penghargaan Marah Sakti Siregar.
Panitia Adinegoro 2025 menetapkan lima karya peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2025. Kelima karya tersebut berasal dari kategori media cetak, siber, fotografi, audio, dan video. Harian Kompas juga mengisi daftar nominasi kategori cetak lewat laporan Investigasi ”Buzzer Mengepung Warga” dan kategori siber lewat laporan investigasi ”Sektor Industri dalam Cengkeraman Premanisme”.
Artikel ”Hutan Sumatera Lenyap” yang disusun M Puteri Rosalina, R Albertus Krisna Pratama P, dan Fajar Ramadhan berhasil mengungguli dua nomine lain. Salah satu dewan juri kategori cetak, Petty S Fatimah, menilai, artikel ini unggul karena mengangkat isu yang sedang dibicarakan banyak orang dan berdampak besar pada masyarakat.
”Ketiga nominasi memang berdampak besar pada masyarakat, seperti tambang, buzzer, dan banjir, tapi kita berpikir Sumatera harus menjadi perhatian banyak orang karena ini masa depan,” ujarnya.
Laporan Jurnalisme Data ”Hutan Sumatera Lenyap” diterbitkan pada Jumat (12/12/2025) untuk merespons kegelisahan masyarakat mengenai deforestasi hutan di kawasan Sumatera. Deforestasi dianggap menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25- 27 November lalu.
Ketiga nominasi memang berdampak besar pada masyarakat, seperti tambang, buzzer, dan banjir, tapi kita berpikir Sumatera harus menjadi perhatian banyak orang karena ini masa depan.
Artikel ini mengungkap selama 1990-2024, hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hilang 1,2 juta hektar atau rata-rata 36.305 hektar per tahun. Penyusutan hutan 1990-2024 menjadi 690.777 hektar lahan sawit, kawasan tambang 2.160 hektar, kawasan perkotaan 9.666 hektar, hutan tanaman industri (HTI) 69.733 hektar. Sisanya merupakan fungsi lahan, seperti pertanian, hutan bakau, dan karamba.
Akibatnya, risiko bencana banjir semakin tinggi. Data Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) selama 2008-2025 menunjukkan pola kejadian banjir dan tanah longsor semakin meningkat lima tahun terakhir. Tahun 2008-2013, total ada 780 kejadian. Tahun 2014-2019 terjadi 882 kejadian, sementara tahun 2020-2025, total kejadian bencana naik lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian.
Artikel ”Hutan Sumatera Lenyap” juga dikemas berbeda. Harian Kompas menambahkan kover depan dan belakang menggunakan kertas kalkir. Kertas kalkir bagian depan berisikan informasi mengenai peta tutupan lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tahun 1990. Adapun di bagian belakang menggambarkan tutupan lahan hutan 2024.
Kertas kalkir halaman depan ditumpangsusunkan dengan informasi peta tutupan lahan 2024 dan titik banjir yang tercetak di kertas koran. Sementara kertas kalkir halaman belakang ditumpangsusunkan dengan kertas koran yang memuat informasi peta peruntukan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033, RTRW Sumatera Utara 2017-2037, dan RTRW Sumatera Barat 2012-2032. Kertas kalkir yang transparan memberikan sensasi efek perubahan sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan.
Petty mengatakan, penggunaan infografis peta dalam artikel ”Hutan Sumatera Lenyap” sangat menggambarkan isi berita. Menurut Petty, elemen visual dan infografik menjadi sangat penting sebagai pintu masuk pertama bagi pembaca sebelum memulai membaca teks. Upaya semacam ini memudahkan pembaca untuk mencerna informasi yang kompleks. ”Dengan melihat infografisnya saja, sudah berbicara banyak,” katanya.
Selain artikel mengenai deforestasi, di edisi yang sama Kompas juga memuat artikel mengenai perkiraan kerugian bencana Sumatera, yakni hingga Rp 38,5 triliun, dan penyalahgunaan aturan tata ruang. Keduanya ialah ”’Easy Money’ Berujung ’Easy Disaster’” dan ”Aturan Dilonggarkan, Banjir dan Tanah Longsor Pun Datang”.
Direktur Anugerah Adinegoro Maria D Andriana mengatakan, salah satu aspek penilaian dewan juri adalah isu yang diangkat penting untuk diketahui masyarakat dan disajikan dengan sangat obyektif, termasuk di dalamnya ada proses verifikasi data. Berita berkedalaman dan ketepatan memilih narasumber menjadi poin penting lainnya.
”Beritanya berkedalaman. Jadi memang direncanakan sejak awal. Dicari, dipilah, dan diproduksi. Ada proses yang mereka ceritakan. Semua juri melihat proses itu,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Nezar berpesan agar jurnalis senantiasa menjaga profesionalisme di tengah disrupsi digital saat ini. Jurnalisme berkualitas adalah lawan yang sepadan untuk menangkal disinformasi, misinformasi, dan malainformasi.
”(Menjunjung) kesetiaan pada informasi. Disinformasi dan misinformasi sudah jelas tidak akurat. Mereka membuat penerima informasi menjadi sesat. Ini tugas jurnalisme, menjernihkan informasi yang diterima publik,” ujarnya.



