Pemilu Jepang 2026 : Koalisi PM Sanae Takaichi Menang Telak 

Dalam parlemen dua kamar Jepang, majelis rendah memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga memegang kendali utama atas arah kebijakan pemerintahan.

EtIndonesia. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi diproyeksikan meraih kemenangan telak hingga mayoritas mutlak satu partai dalam pemilu parlemen krusial pada 8 Februari 2026. Kemenangan ini membuka jalan bagi kepala pemerintahan perempuan pertama Jepang untuk menjalankan agenda pemotongan pajak besar-besaran dan peningkatan belanja militer guna menahan pengaruh Beijing.

Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi diproyeksikan meraih hingga 328 dari 465 kursi di majelis rendah—perolehan supermayoritas —berdasarkan hasil exit poll yang dikutip televisi publik NHK dan jaringan besar lainnya.

Koalisi pemerintah bersama mitranya, Partai Inovasi Jepang (Ishin), diperkirakan menguasai hingga 366 kursi di majelis rendah, kamar yang paling berkuasa dalam sistem parlemen dua kamar Jepang.

LDP Takaichi sendiri telah mengamankan 233 kursi—ambang batas mayoritas—sekitar 90 menit setelah TPS ditutup pada Minggu. Raihan 328 kursi ini menjadi perolehan terbesar sepanjang sejarah LDP di majelis rendah.

Kemenangan koalisi ini memberi Takaichi—yang mengaku terinspirasi “Iron Lady” Inggris Margaret Thatcher—mandat kuat untuk mendorong agenda konservatif demi memperbaiki ekonomi dan kesiapan militer Jepang. Langkah tersebut di tengah ketegangan berkelanjutan dengan Tiongkok serta upaya Tokyo mempererat hubungan dengan Washington.

Sebagai pemimpin perempuan pertama Jepang, Takaichi (64) telah menjabat sejak Oktober 2025. Ia berjanji memangkas pajak, menekankan keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan tetangga kuat Jepang, Tiongkok, dan memperoleh dukungan luas berkat citra tegas serta pekerja keras.

Namun, janji Takaichi untuk menangguhkan pajak penjualan 8 persen atas bahan pangan guna meredam lonjakan harga telah mengguncang pasar dan investor, yang mempertanyakan bagaimana negara dengan beban utang terbesar di antara ekonomi maju akan membiayai kebijakan tersebut.

“Rencana pemotongan pajak konsumsi itu menyisakan tanda tanya besar soal pendanaan dan bagaimana hitungannya bisa masuk akal,” kata Chris Scicluna, kepala riset Daiwa Capital Markets Europe di London.

Ketua organisasi lobi bisnis terbesar Jepang, Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, mengatakan ekonomi Jepang “kini berada di persimpangan kritis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan kuat.”

Rekor badai salju di sejumlah wilayah memaksa sebagian pemilih menerjang salju untuk mencoblos, sementara beberapa TPS ditutup lebih awal akibat cuaca buruk. Pemilu biasanya digelar pada saat cuaca yang lebih bersahabat, menjadikan ini pemilu pascaperang ketiga Jepang yang berlangsung pada Februari.

Meski LDP berkuasa hampir sepanjang sejarah pascaperang Jepang, partai ini sempat kehilangan kendali atas kedua kamar parlemen dalam pemilu 15 bulan terakhir, saat Shigeru Ishiba—pendahulu Takaichi—masih berkuasa.

Takaichi menyerukan pemilu musim dingin yang jarang terjadi ini untuk menggenjot peluang koalisi, setelah menikmati tingkat persetujuan tinggi pasca naik ke puncak LDP akhir tahun lalu.

Ia juga berhasil membangun basis pendukung besar di media sosial, populer di kalangan pemilih muda, bahkan memicu tren “sanakatsu”—kependekan dari “Sanae-mania”—yang membuat barang-barang kesehariannya populer, termasuk tas tangan dan pena merah muda yang digunakannya di parlemen.

Presiden AS Donald Trump memberikan “dukungan penuh” kepada Takaichi pekan lalu. Sang perdana menteri menjamu Trump di Tokyo tak lama setelah menjabat pada Oktober 2025.

Beberapa pekan setelah mulai menjabat, Takaichi secara terbuka membahas kemungkinan respons Tokyo jika Beijing menyerang Taiwan—memicu ketegangan terbesar dengan Tiongkok dalam lebih dari satu dekade.

Tiongkok membalas dengan langkah-langkah ekonomi, termasuk menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang.

Kemenangan telak di majelis rendah ini berpotensi memberi Takaichi mandat kuat untuk memperkuat kesiapan dan pertahanan militer Jepang, yang kian memicu kegusaran Beijing. Tiongkok menuduh perdana menteri perempuan pertama Jepang itu berupaya menghidupkan kembali era militeristik Jepang pada Perang Dunia II.

Saat hasil pemilu mulai masuk, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan kepada stasiun televisi bahwa ia berharap dapat melanjutkan kebijakan penguatan pertahanan Tokyo sambil tetap membuka dialog dengan Beijing.

Laporan ini disusun dengan kontribusi Associated Press dan Reuters.