Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani kasus korupsi berskala besar masih terjaga. Hal ini tercermin dalam hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang mengukur pandangan publik terhadap penegakan hukum nasional.
Survei tersebut juga menilai persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto, kepercayaan pada lembaga negara, serta sejumlah kebijakan strategis. Riset dilakukan pada 15 hingga 21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden.
Pendiri Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa meskipun tidak seluruh masyarakat mengikuti detail kasus-kasus hukum yang sedang berjalan, tingkat keyakinan terhadap aparat penegak hukum tergolong tinggi.
“Perhatian publik terhadap isu hukum besar memang belum dominan, tetapi kepercayaan bahwa kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan cukup kuat,” ujar Burhanuddin pada Minggu, 8 Februari 2026.
Indikator menguji persepsi responden terhadap tiga perkara utama, yakni dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan tata kelola migas yang ditangani Kejaksaan Agung, serta dugaan korupsi kuota haji 2024 yang berada dalam penanganan KPK.
Pada kasus pengadaan Chromebook, sekitar 43,8 persen responden mengaku mengetahui perkembangan perkara tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari dua pertiga responden menyatakan optimistis Kejaksaan Agung dapat menuntaskan kasus sesuai proses hukum.
Sementara itu, untuk perkara tata kelola migas, tingkat pengetahuan publik tercatat sebesar 44,5 persen.
Sebagian besar responden yang mengikuti kasus ini menyatakan percaya bahwa aparat penegak hukum mampu membawa pihak yang diduga terlibat ke ranah pertanggungjawaban hukum.
Burhanuddin menambahkan, persepsi keterlibatan Riza Chalid dalam kasus tersebut juga cukup kuat di mata publik. Lebih dari 75 persen responden yang mengetahui perkara ini menilai terdapat indikasi keterkaitan yang serius.
Adapun pada kasus dugaan korupsi kuota haji, tingkat awareness publik mencapai 53,8 persen, tertinggi dibanding dua kasus lainnya. Mayoritas responden menilai terdapat indikasi kuat terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji tahun 2024.
Sekitar 82 persen responden yang mengikuti isu tersebut menyatakan percaya bahwa kasus ini mengandung unsur tindak pidana korupsi.
Hasil survei ini menggambarkan bahwa publik masih menaruh harapan besar pada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus korupsi kelas kakap secara transparan dan berkeadilan.
Editor: Redaktur TVRINews
