Peta Pembangunan Papua Lima Tahun Dirancang Lebih Partisipatif

Jayapura: Arah pembangunan Papua untuk lima tahun ke depan mulai dirancang bersama. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dan Pemerintah Provinsi Papua resmi menyepakati pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPR Papua, Jumat, 6 Februari 2026.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD yang ditandatangani unsur pimpinan DPR Papua dan Wakil Gubernur Papua sebagai perwakilan pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi pintu awal penyusunan arah kebijakan pembangunan yang diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M Monim, menyebut penandatanganan nota kesepakatan sebagai tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

"RPJMD disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up sebagaimana diatur dalam Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Herlin dalam keterangan pers, Minggu, 8 Februari 2026.

Menurutnya Badan Musyawarah DPR Papua telah merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Ranwal RPJMD. Sejak awal Februari, pansus bersama tim penyusun dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan rapat maraton lintas bidang, mulai dari sosial budaya, infrastruktur, hingga ekonomi.

Herlin menegaskan dokumen RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi panduan utama pembangunan yang harus memberi manfaat nyata, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

"RPJMD harus disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan pembangunan Papua lima tahun ke depan," ungkapnya.


Suasana pembahasan Ranwal RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPR Papua, Jumat, 6 Februari 2026. Dokumentasi/ istimewa

Ketua Pansus Penyusunan RPJMD DPR Papua, Jansen Monim, mengatakan pembahasan telah merumuskan visi pembangunan Papua ke depan, yaitu transformasi menuju Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.

Ranwal RPJMD 2025–2029 memuat 33 program prioritas, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian dan kehutanan, penguatan UMKM dan industri rakyat, hilirisasi komoditas unggulan, serta perluasan konektivitas transportasi hingga wilayah perbatasan.

Pansus juga memberikan sejumlah catatan perbaikan, termasuk sinkronisasi data antar-OPD, penyempurnaan indikator kinerja, serta penguatan peran sistem adat dan Dewan Adat Papua dalam perencanaan pembangunan.

“Dokumen ini adalah fondasi pembangunan lima tahun ke depan dan harus benar-benar terukur, realistis, dan berpihak pada masyarakat Papua," ujar Jansen Monim.

Sementara itu, komitmen pemerintah daerah ditegaskan dalam pidato Gubernur Papua yang dibacakan Wakil Gubernur Aryoko AF Rumaropen. Ia menekankan RPJMD menjadi pedoman utama arah pembangunan Papua lima tahun mendatang dan diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional serta kebijakan percepatan pembangunan Papua.

"Kami berkomitmen menyelesaikan RPJMD Provinsi Papua paling lambat 8 April 2026 dan segera mengajukan Raperda RPJMD untuk dibahas bersama DPR Papua," kata Aryoko.

Dengan dimulainya pembahasan ini, pemerintah dan DPR Papua menargetkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.