Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka tiba di halaman gubuk reot, sebuah perkampungan di Kabupaten Ngada, NTT, pada Sabtu (7/2/2026). Dindingnya dari bila-bila bambu dengan atap seng bekas. Hawa sekitar sejuk dikelilingi pohon cengkeh.
Langkahnya mendekati satu-satunya pintu pada gubuk yang berbentuk panggung. Pintu tertutup rapat. Jari tangannya perlahan mendarat ke daun pintu papan yang lapuk menghitam. Melki, sapaan Melkiades, menunduk dalam sunyi.
Dengan mata berkaca-kaca, ia seperti tidak sanggup menengadah ke gubuk. Di tempat itu seorang anak sekolah dasar berusia 10 tahun tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun. Mereka hanya berdua.
Melki menunduk beberapa detik. Ia seperti mengekspresikan kesedihan hingga rasa penyesalan dan gagal sebagai pemimpin daerah. Di tengah banyaknya program spektakuler pemerintah, masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem.
Di samping gubuk, garis polisi terpasang mengelilingi pohon cengkeh. Di salah satu dahannya, anak berusia 10 tahun itu mengakhiri hidupnya dengan gantung diri pada Kamis (29/1/2026). Emosi Melki memuncak di situ.
Rasa bersalah, menyesal, malu, dan gagal, berungkali Melki utarakan dalam sambutan di beberapa tempat berbeda selama satu pekan terakhir. Pikiran dan perasaannya dihantui oleh kematian tragis bocah itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, korban bunuh diri diduga lantaran putus asa atas kondisi ekonomi keluarga. Saat meminta uang untuk membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp 10.000, ibunya menjawab: mereka tak punya uang.
Mereka tak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah setempat. Hak beasiswa Program Indonesia Pintar yang sudah masuk ke rekening pribadi milik si bocah pun secara sepihak dibatalkan oleh petugas BRI Cabang Bajawa. Pembatalan ini kian menguburkan harapannya.
Narasi buku dan pena yang harga tidak sampai Rp 10.000 menggugat sisi kemanusiaan. Betapa pemerintah gagal seperti diakui Melki. Juga pranata sosial dan lembaga keagamaan. Semua pihak alpa, tidak bisa menolong anak miskin itu.
"Kita boleh miskin materi, tapi saya yakin kita orang NTT ini tidak miskin kepedulian," kata Melki sambil menangis dalam sebuah video yang ramai dibagikan.
Sebagian langkah lanjutan, Melki sudah menggelar pertemuan dengan semua bupati/wali kota di NTT pada Sabtu lalu. Ia meminta agar data penduduk miskin dipastikan harus benar sesuai dengan kenyataan.
Jangan ada lagi pihak-pihak yang sengaja memainkan atau mengotak-atik data penduduk miskin. Selama ini, data tersebut sering menjadi alat politik. Mulai dari pengurus RT, desa/lurah, hingga pejabat pusat, termasuk anggota legislatif.
Sementara itu, dosen ilmu filsafat pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Romo Leonardus Mali berpendapat, seruan Gubernur NTT bukan sekadar pernyataan politis. Itu adalah panggilan etis yang menyentuh jantung kehidupan bersama.
Secara politis, ajakan seperti itu bisa saja diabaikan atau tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan. Namun secara etis, mengabaikannya adalah kesalahan yang fatal. Tanpa kepedulian, kekuasaan kehilangan legitimasi moralnya.
Sebab, inti terdalam dari sebuah sistem politik bukan hanya pengelolaan anggaran atau perumusan kebijakan. Lebih dari itu, perlindungan terhadap martabat manusia, terutama mereka yang paling lemah.
"Dalam iman Kristiani, orang-orang miskin disebut sebagai harta karun Gereja. Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk memuliakan kemiskinan, melainkan untuk menegaskan bahwa di dalam penderitaan mereka yang paling tak berdaya, kita menemukan kerinduan manusia yang paling murni akan kebahagiaan yang tak terbatas," uajr Romo Leonardus.
Ia juga menyinggung Komunitas Umat Basis dalam gereja Katolik. Komuntas di level bawah itu bukan sekadar tempat berkumpul dan berdoa. Di situ umat belajar peka terhadap siapa yang sedang memikul beban hidup berat.
Umat didorong dengan langkah-langkah sederhana namun nyata. Mulailah memperhatikan satu keluarga atau satu anak yang sedang kesulitan. Pastikan mereka tidak berjalan sendirian. Menyisihkan sedikit dari apa yang dimiliki sebagai dana kasih yang siap pakai.
Direktur Centrum Insiatif Rakyat Mandiri (Cirma) John Mangu Ladjar menilai, pernyataan Melki mengenai pentingnya kejujuran dan akurasi data kemiskinan sebagai momentum strategis untuk memperbaiki fondasi pembangunan sosial di NTT. Data kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi dasar moral dan kebijakan dalam menentukan siapa yang harus dilindungi dan diprioritaskan.
Sejak akhir 2024 hingga awal 2025, John bersama tim mulai mengembangkan pendekatan eradikasi kemiskinan berbasis perspektif kerentanan sosial dan keadilan iklim. Mereka menggunakan model Community Verified Poverty Data (CVPD) pada 30 desa di Pulau Barat.
"Pendekatan ini dikembangkan dari realitas bahwa kemiskinan di NTT tidak hanya terkait pendapatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kerentanan iklim, keterbatasan akses air produksi, ketidakstabilan penghidupan pertanian lahan kering, serta tekanan sosial ekonomi rumah tangga perdesaan," ujar John.
CVPD menggabungkan data administratif formal dengan verifikasi sosial berbasis komunitas untuk memastikan bahwa kondisi nyata rumah tangga tercermin secara akurat, dinamis, dan kontekstual. Mereka menggunakan aplikasi data collection real time yang bisa diverifikasi dan divalidasi oleh pihak manapun, kapan pun.
Hingga saat ini, Cirma telah memverifikasi secara langsung 3.294 kepala keluarga petani kecil miskin dan miskin ekstrem. "Kami rekam menggunakan titik koordinat dan dilengkapi dengan foto rumah dan foto orang tersebut serta kondisi sekitarnya. Ketika sistem data dibuka, langsung terlihat jelas," kata John.
Kasus bunuh diri bocah 10 tahun diduga kuat karena masalah kemiskinan. Keluarganya tak pernah menerima bantuan sosial. Banyak pihak secara sengaja memainkan data kemiskinan itu tujuan politik dan ekonomi. Akibatnya, keluarga miskin kehilangan hak mereka. Jangan lagi memotong hak orang miskin.
