Jakarta: DPR menggelar rapat konsultasi lintas komisi bersama sejumlah menteri dan lembaga negara untuk merespons dinamika penonaktifan jaminan sosial terkait kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah dalam rangka membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, untuk itu saya minta izin kepada saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?" ujar Dasco saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Senin, 9 Februari 2026.
Baca Juga :
Siasat Sembunyi di Area Parkir RS Gagal, 3 Penyelundup Ganja DiringkusSeluruh peserta menyatakan setuju. Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI, serta melibatkan sejumlah menteri yakni, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga BPJS Kesehatan.
Fokus utama pertemuan adalah memitigasi persoalan penonaktifan peserta PBI yang sering kali menjadi keluhan di tengah masyarakat. Rapat ini juga untuk menegaskan pentingnya perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan agar program bantuan sosial tersebut tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
Dasco menjelaskan bahwa program PBI merupakan bantuan sosial pemerintah yang krusial agar warga tidak mampu tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan. Prioritas program ini, kata dia, harus mereka yang berada di kategori miskin atau rentan miskin.
Rapat konsultasi lintas komisi bersama sejumlah menteri dan lembaga negara untuk merespons dinamika penonaktifan jaminan sosial terkait kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Foto: TVR Parlemen.
Oleh karena itu, lanjut Dasco, DPR menilai perlu adanya koordinasi intensif antar-alat kelengkapan dewan dan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data dan regulasi. Perbaikan tata kelola yang terintegrasi diharapkan mampu mencegah terjadinya penonaktifan kepesertaan secara sepihak yang merugikan masyarakat kecil.
"Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran," tegas Dasco.
