Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi 100.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berstatus nonaktif untuk penderita penyakit kronis serta katastropik.
Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah perlindungan bagi kelompok rentan yang membutuhkan akses layanan kesehatan berkelanjutan.
“Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 [BPJS] PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik. Ini kita dapat datanya dari BPJS Kesehatan,” kata Gus Ipul saat rapat dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
“Penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan, agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul,” tambah Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, reaktivasi kepesertaan PBI selama ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi oleh Dinas Sosial di daerah.
Verifikasi tersebut menilai tingkat kesejahteraan penerima bantuan untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih layak mendapatkan PBI.
“Jadi ada Dinas Sosial melakukan verifikasi tingkat kesejahteraan pengajuan reaktivasi apakah masih layak atau tidak. Khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, atau ada kebijakan pemerintah, maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar Desil yang ditentukan,” ujarnya.
Gus Ipul juga memaparkan data penonaktifan dan reaktivasi PBI yang telah dilakukan. Pada tahun sebelumnya, Kemensos menonaktifkan jutaan peserta PBI berdasarkan pembaruan data kesejahteraan.
“Ini adalah riwayat penonaktifan dan pengajuan reaktivasi. Jadi kami laporkan bahwa tahun lalu misalnya, kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Ada 87.591 yang melakukan reaktivasi,” kata Gus Ipul.
Sebagian peserta yang dinonaktifkan justru beralih ke skema pembiayaan lain.
“Kemudian ada juga yang berpindah ke segmen mandiri. Dari 13 juta yang kita nonaktifkan itu berpindah ke segmen mandiri. Jadi artinya ini sebenarnya penonaktifan yang pas, yang tepat, sehingga mereka mampu membayar secara mandiri,” ujarnya.
Selain itu, terdapat pula peserta BPJS PBI nonaktif yang kepesertaannya diambil alih oleh pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Atau juga ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC, yang sudah Universal Health Coverage. Jadi otomatis seluruh warganya itu sudah dibiayai oleh APBD mereka,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan kebijakan penonaktifan PBI telah dilakukan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Jadi saya ulang lagi, 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87 ribu lebih di antaranya melakukan reaktivasi, dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri, dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah,” tutur dia.
