Bisnis.com, INDRAMAYU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai upaya mencegah pekerja migran pulang ke tanah air dalam kondisi ekonomi miskin, meski telah bertahun-tahun bekerja di luar negeri.
Upaya ini diarahkan agar remitansi PMI tidak habis secara konsumtif, tetapi mampu menopang kemandirian ekonomi jangka panjang.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan PMI merupakan salah satu kelompok dengan tingkat pendapatan relatif stabil selama masa kerja di luar negeri, namun kerap gagal mengonversi penghasilan tersebut menjadi aset atau ketahanan ekonomi keluarga.
"Minimnya literasi keuangan, lemahnya perencanaan, serta tingginya paparan terhadap penipuan dan investasi ilegal membuat banyak PMI kembali ke daerah asal tanpa tabungan, usaha produktif, atau jaminan masa depan," ujar Agus, Senin (9/2/2026).
Agus menyebutkan kesiapan finansial PMI harus dibangun sejak sebelum keberangkatan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak cukup hanya pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga pada kemampuan mengelola penghasilan secara aman dan berkelanjutan.
OJK mendorong PMI untuk memanfaatkan produk jasa keuangan formal yang terdaftar dan diawasi guna menghindari praktik keuangan ilegal yang kerap menyasar pekerja migran.
Baca Juga
- Mayoritas Pekerja Migran Berkemampuan Rendah, Peran Pelatihan Didorong
- KP2MI dan Pemkab Deli Serdang Teken MoU Pekerja Migran
- Strategi Kemenko PM Hadapi Ramai Job Fair Pekerja Migran Ilegal di Facebook Cs
Dalam program tersebut, kata Agus, PMI dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk perbankan dan layanan keuangan formal.
"Edukasi juga menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap penawaran investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa risiko yang kerap berujung pada kerugian finansial," ujar Agus.
OJK Cirebon mencatat sebagian besar kasus pengaduan keuangan yang melibatkan PMI berkaitan dengan investasi bodong, pinjaman ilegal, serta pengelolaan remitansi yang tidak terencana.
Oleh karena itu, PMI juga diarahkan untuk memanfaatkan kanal pengaduan resmi OJK sebagai bentuk perlindungan konsumen jasa keuangan. Program ini dijalankan secara sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan lembaga jasa keuangan di daerah.
Keterlibatan perbankan dimaksudkan untuk mendorong inklusi keuangan yang nyata, seperti kepemilikan rekening, tabungan berjangka, serta akses terhadap produk keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan PMI.
PMI Tak Cuma Pahlawan Devisa
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan PMI asal Indramayu diharapkan tidak hanya menjadi penyumbang devisa, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi keluarga dan daerah setelah kembali dari luar negeri.
Menurutnya, edukasi keuangan merupakan kunci agar PMI tidak terjebak dalam siklus berangkat bekerja karena keterpaksaan ekonomi.
"Ke depan, OJK Cirebon bersama TPAKD Kabupaten Indramayu akan melanjutkan program inklusi keuangan secara berkelanjutan untuk memastikan edukasi tersebut berdampak nyata. Fokusnya tidak hanya pada peningkatan pemahaman, tetapi juga perubahan perilaku keuangan PMI," kata Lucky.
Melalui pendekatan ini, OJK Cirebon berharap PMI mampu mengelola penghasilan secara lebih produktif, membangun aset, serta memiliki ketahanan ekonomi yang kuat setelah purna penempatan.
