GenPI.co - DPP Ahlulbait Indonesia (DPP ABI) mendorong evaluasi total keikutsertan Indonesia dalam organisasi Dewan Perdamaian, yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Ketua Umum DPP ABI Zahir Yahya mengatakan sikap politik luar negeri Indonesia, adalah wajib berdiri di atas prinsip dasar kenegaraan.
“ABI menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum itu, harus dievaluasi total,” katanya dikutip dari Antara, Senin (9/2).
Menurut dia, evaluasi bisa dengan mengukur kesetiaan terhadap konstitusi, kedaulatan politik luar negeri, dan komitmen membela Palestina.
Zahir mendorong DPR melakukan tugas fungsi dan pokok (tupoksi), yakni pengawasan dan diplomasi terkait Dewan Perdamaian.
Dia meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mempublikasikan dokumen piagam atau charter keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian.
Zahir menjelaskan publikasi piagam tersebut, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan partisipasi demokratis.
Dia mengatakan, jika hasil evaluasi mengungkap forum itu tak memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan independensi, maka Indonesia menarik diri.
Zahir berharap konsistensi posisi Indonesia terus ditekankan pada jalur konstitusional, dengan tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
“Total normalisasi penjajahan dan tingkatkan kekuatan kepemimpinan diplomasi global yang berpihak pada korban, kemanusiaan, dan keadilan,” ucapnya. (ant)
Video populer saat ini:
