Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta para pengawas gizi, pengawas keuangan, asisten lapangan, serta seluruh tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memeriksa bahan baku sebelum dimasak di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan hal tersebut untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat dalam kondisi layak dan aman untuk mencegah terjadinya insiden keamanan pangan.
"Jika sejak awal sudah terlihat tanda-tanda bahan tidak layak, seperti ayam yang tidak sehat, sayuran yang tidak segar, atau tahu yang kualitasnya buruk, segera kembalikan kepada mitra," ujar Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Nanik juga mengingatkan agar para pengawas gizi dan keuangan menolak segala bentuk intervensi dari mitra SPPG terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama jika intervensi tersebut menyangkut perubahan menu yang telah disusun oleh pengawas gizi.
Ia mengemukakan intervensi kerap dilakukan dengan dalih bahwa para pengawas gizi masih junior, kurang berpengalaman, dan tidak memahami harga pangan.
"Laporkan kepada saya. Jika ada intervensi, dapurnya akan langsung saya tutup. Penyusunan menu tidak ada urusannya dengan mitra, apalagi sampai mengubah menu yang sudah disusun oleh pengawas gizi. Jika ada yang berani mengubah, akan saya suspend (berhentikan sementara)," katanya.
Menurut Nanik, anggapan bahwa pengelola dapur MBG masih junior dan tidak memahami harga pangan hanyalah dalih. Ia menilai, intervensi tersebut berpotensi mendorong penggunaan bahan baku berkualitas rendah demi keuntungan yang lebih besar.
"Ini yang menjadi awal terjadinya keracunan, karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai," ucap Nanik.
Para pengawas gizi dan koki juga diminta memahami cara penanganan bahan makanan serta petunjuk teknis penggunaan peralatan dapur insiden keamanan pangan akibat kesalahan penanganan bahan atau penggunaan alat yang tidak sesuai standar.
Saat bahan tiba dan kualitasnya telah diperiksa, misalnya ayam, pengawas gizi harus dapat menentukan apakah bahan tersebut perlu segera direbus atau disimpan di dalam pendingin ruangan dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius.
Nanik mencontohkan insiden di Magelang, di mana ayam disimpan dalam pendingin dengan suhu 19 derajat Celsius. Kondisi tersebut menyebabkan berkembangnya bakteri salmonella dan berujung pada kasus keracunan yang dialami sekitar 200 orang.
Situasi serupa juga terjadi di salah satu SPPG di Boyolali, Jawa Tengah, yang pekan lalu mengalami insiden keamanan pangan. Dalam kasus tersebut, mitra SPPG diketahui hanya menyediakan pendingin dan kulkas bekas dalam kondisi tidak layak.
Oleh karena itu, Nanik meminta para koki yang lebih memahami kondisi peralatan, untuk segera melaporkan kepada kepala SPPG agar meminta penggantian alat kepada mitra.
Mitra bertanggung jawab menyediakan peralatan dapur yang baru dan berkualitas sesuai petunjuk teknis yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi penangguhan kerja hingga kewajiban dipenuhi.
"Jika peralatan rusak atau tidak layak pakai, jangan dipaksakan. Sampaikan kepada kepala SPPG untuk meminta penggantian. Kita menyewa, jadi jika alat rusak, mitra wajib mengganti dengan peralatan yang sesuai standar dan juknis yang ada. Jangan sampai seperti di Boyolali, semua peralatan dalam kondisi bekas dan bermasalah," tuturnya.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan hal tersebut untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat dalam kondisi layak dan aman untuk mencegah terjadinya insiden keamanan pangan.
"Jika sejak awal sudah terlihat tanda-tanda bahan tidak layak, seperti ayam yang tidak sehat, sayuran yang tidak segar, atau tahu yang kualitasnya buruk, segera kembalikan kepada mitra," ujar Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Nanik juga mengingatkan agar para pengawas gizi dan keuangan menolak segala bentuk intervensi dari mitra SPPG terhadap operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama jika intervensi tersebut menyangkut perubahan menu yang telah disusun oleh pengawas gizi.
Ia mengemukakan intervensi kerap dilakukan dengan dalih bahwa para pengawas gizi masih junior, kurang berpengalaman, dan tidak memahami harga pangan.
"Laporkan kepada saya. Jika ada intervensi, dapurnya akan langsung saya tutup. Penyusunan menu tidak ada urusannya dengan mitra, apalagi sampai mengubah menu yang sudah disusun oleh pengawas gizi. Jika ada yang berani mengubah, akan saya suspend (berhentikan sementara)," katanya.
Menurut Nanik, anggapan bahwa pengelola dapur MBG masih junior dan tidak memahami harga pangan hanyalah dalih. Ia menilai, intervensi tersebut berpotensi mendorong penggunaan bahan baku berkualitas rendah demi keuntungan yang lebih besar.
"Ini yang menjadi awal terjadinya keracunan, karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai," ucap Nanik.
Para pengawas gizi dan koki juga diminta memahami cara penanganan bahan makanan serta petunjuk teknis penggunaan peralatan dapur insiden keamanan pangan akibat kesalahan penanganan bahan atau penggunaan alat yang tidak sesuai standar.
Saat bahan tiba dan kualitasnya telah diperiksa, misalnya ayam, pengawas gizi harus dapat menentukan apakah bahan tersebut perlu segera direbus atau disimpan di dalam pendingin ruangan dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius.
Nanik mencontohkan insiden di Magelang, di mana ayam disimpan dalam pendingin dengan suhu 19 derajat Celsius. Kondisi tersebut menyebabkan berkembangnya bakteri salmonella dan berujung pada kasus keracunan yang dialami sekitar 200 orang.
Situasi serupa juga terjadi di salah satu SPPG di Boyolali, Jawa Tengah, yang pekan lalu mengalami insiden keamanan pangan. Dalam kasus tersebut, mitra SPPG diketahui hanya menyediakan pendingin dan kulkas bekas dalam kondisi tidak layak.
Oleh karena itu, Nanik meminta para koki yang lebih memahami kondisi peralatan, untuk segera melaporkan kepada kepala SPPG agar meminta penggantian alat kepada mitra.
Mitra bertanggung jawab menyediakan peralatan dapur yang baru dan berkualitas sesuai petunjuk teknis yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenai sanksi penangguhan kerja hingga kewajiban dipenuhi.
"Jika peralatan rusak atau tidak layak pakai, jangan dipaksakan. Sampaikan kepada kepala SPPG untuk meminta penggantian. Kita menyewa, jadi jika alat rusak, mitra wajib mengganti dengan peralatan yang sesuai standar dan juknis yang ada. Jangan sampai seperti di Boyolali, semua peralatan dalam kondisi bekas dan bermasalah," tuturnya.
