Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapus piutang iuran dan denda bagi peserta BPJS Kesehatan segmen pekerja mandiri alias Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR perihal polemik penonaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terjadi belakangan.
"Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Perpres penghapusan piutang iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri dan BP Kelas 3 akan terbit dalam waktu dekat. Peserta yang tergolong penduduk miskin dan telah mendapatkan penghapusan piutang iuran dapat didaftarkan menjadi peserta PBI.
Adapun, peserta yang mendapatkan penghapusan piutang dan denda juga diberikan waktu untuk melakukan reaktivasi, sehingga bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari program JKN.
Di tengah upaya pembersihan neraca piutang tersebut, bendahara negara menjelaskan alokasi anggaran kesehatan pada APBN 2026 tetap ekspansif. Tahun ini, sambungnya, pemerintah mematok anggaran kesehatan senilai Rp247,3 triliun atau naik 13,2% dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya.
Baca Juga
- Menunggu Koreksi Data, 54 Juta Orang Miskin Tak Masuk PBI BPJS Kesehatan
- Dirut BPJS Kesehatan: Pihak Menonaktifkan PBI adalah Kemensos
Dari total belanja tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup 96,8 juta jiwa. Secara total, intervensi pemerintah melalui program makan bergizi gratis (MBG), subsidi, hingga bantuan sosial mencapai Rp897,6 triliun, di mana 59% menyasar masyarakat desil 1—5.
Kendati demikian, Purbaya menyoroti adanya anomali data pada PBI JKN. Berdasarkan catatan otoritas fiskal, sekitar 41% masyarakat PBI justru berada pada desil 6—10, yang secara profil ekonomi seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan.
Selain soal piutang, Purbaya memberikan catatan keras terkait manajemen pemutakhiran data PBI yang sempat memicu kegaduhan di masyarakat pada awal tahun ini. Dia mensinyalir adanya lonjakan drastis pada jumlah peserta yang dihapus atau diganti.
Purbaya mencontohkan, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK mencapai 11 juta orang, atau hampir 10% dari total peserta. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 1 jutaan.
"Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu," jelasnya.
Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta agar ke depan, proses pembersihan data dilakukan secara moderat atau melalui mekanisme perataan dalam kurun 3—5 bulan guna menghindari guncangan sosial.
Dia pun mengusulkan masa transisi atau grace period selama 2—3 bulan sebelum penonaktifan peserta PBI JK benar-benar berlaku. Selama masa tersebut, lanjutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif agar peserta yang tidak lagi masuk daftar dapat mengambil langkah antisipasi.
"Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ; uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya. (Wibi Pangestu Pratama)
