Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Halal (BPJH) Haikal Hassan Baras atau akrab dipanggil Babeh Haikal mengatakan Indonesia akan menjadi presiden untuk menentukan standarisasi produk halal dalam ruang lingkup global
Hal itu disampaikan Babeh Haikal saat rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (9/2/2026). Dia menyebut tengah merancang sistem di mana Indonesia akan menjadi pusat rujukan standarisasi produk halal bagi negara-negara luar.
Rencana ini setelah BPJH menggelar forum di Afrika Selatan. Diketahui, dilansir dari lama resmi BPJH, forum itu bertemakan "Global Halal Governance: Strengthening Identity, Trust, and Economic Growth” berlangsung pada bulan November 2025.
Dia menuturkan forum tersebut membahas penguatan tata kelola produk halal global.
"Kami sedang merancang aplikasinya yaitu Indonesia sebagai pusat standar halal dunia," katanya.
Dia merencanakan memanggil seluruh negara pada awal bulan Maret 2026 untuk membahas langkah tersebut di mana Indonesia akan memimpin standarisasi halal secara internasional.
Baca Juga
- Sepanjang 2025, Pemkot Surabaya Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 5.250 UMKM
- Menuju Wajib Halal 2026, UMK Kuliner Mulai Berbenah
- Sertifikasi Halal Wajib Per Oktober 2026, Ini Konsekuensi UMK Tanpa Label Halal
"Di bulan Maret awal minggu pertama kami merencakan mengundang semua negara untuk kita cantumkan sebagai panitia di mana presidennya adalah kami sendiri. Presiden internasional halal standar," jelasnya.
Dia menjelaskan langkah ini bagian dari program prioritas di Badan Penyelanggara Jaminan Halal dan merencanakan rampung di tahun 2026.
Di sisi lain, Babeh Haikal menyoroti percepatan produk halal di dalam negeri dengan catatan rencana yang diusulkan dalam Prolegnas dapat disetujui lebih awal, salah satu usulannya adalah karyawan BPJH menjadi PPNS.
"Karena di sana ada usulan kamu menjadi PPNS dan itu akan lebih mempercepat lagi. Selama ini kita tidak bisa lakukan itu, kita harus gandeng dengan Kementerian Perdagangan biasanya," pungkasnya.
