Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi administratif bagi perusahaan atau pengelola gedung yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja dan keselamatan bangunan.
Terutama pasca insiden kebakaran Gedung Terra Drone pada 9 Desember 2025 yang menewaskan 22 orang karyawan dan melukai puluhan orang lainnya. SOP keselamatan yang dilanggar menjadi penyebab utama peristiwa nahas itu.
“Sekarang ini memang sudah ada beberapa perusahaan yang kami minta untuk melakukan perbaikan. Dan juga ada yang sudah kami berikan teguran secara tertulis untuk melakukan perbaikan,” kata Pramono usai memimpin apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 di Jakarta, Senin (9/2).
Menurut Pramono, Pemprov DKI saat ini fokus pada dua aspek utama terkait pengawasan gedung. Pertama, kesiapan gedung dalam menjamin keselamatan para pekerja. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, khususnya penggunaan air tanah.
“Ada dua hal yang kami lakukan berkaitan dengan gedung-gedung di Jakarta. Yang pertama adalah kesiapan menghadapi keselamatan para pekerjanya, kemudian kami keluarkan Pergub untuk itu. Yang kedua yang kemarin baru kita launching bersama dengan Kedutaan Besar Inggris, yaitu berkaitan dengan pemakaian air tanah,” ujarnya.
Pramono menambahkan, penggunaan air tanah juga menjadi perhatian serius Pemprov DKI karena berpotensi menyebabkan penurunan muka tanah dan meningkatkan risiko banjir di Jakarta.
“Air tanah di Jakarta juga menjadi hal yang harus diperhatikan supaya kemudian tidak terjadi penurunan permukaan air tanah yang berisiko pada banjir,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menekankan pentingnya penguatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di Jakarta, seiring dengan visi Jakarta sebagai kota global menjelang peringatan lima abad.
“Jakarta sebagai kota global dan juga pekerjanya cukup banyak, budaya keselamatan kerja menjadi hal yang utama di DKI Jakarta,” katanya.
