Liputan6.com, Jakarta - Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyiapkan lahan seluas 4.000 meter persegi untuk pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya akan menindaklanjuti arahan Presiden. Dia menjelaskan lahan yang ditargetkan Prabowo di Bundaran HI tersebut merupakan gedung yang dulu pernah digunakan sebagai Kedutaan Besar Inggris.
Advertisement
"Apapun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris," kata Pramono di kawasan Jakarta Timur, Senin (9/2/2026).
Meski begitu, Pramono menyampaikan lokasi yang dimaksud saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau heritage tingkat provinsi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, kata dia, setiap rencana pembangunan di kawasan tersebut harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.
"Jadi intinya itu. Tetapi memang seperti diketahui, di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan," ucap Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menegaskan pelaksanaan aturan tersebut tidak akan bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo terkait rencana untuk membangun gedung MUI di kawasan tersebut.
"Tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu," lanjut Pramono.
