Aturan baru terkait distribusi LPG 3 kilogram (kg) satu harga akan mulai diterapkan tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberlakukan pembelian gas subsidi ini hanya untuk masyarakat yang memenuhi syarat tertentu dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi LPG hingga 3 kg hanya akan digunakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam unggahan podcast di kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2).
Dengan mekanisme satu harga, diharapkan tidak akan ada lagi diskriminasi harga antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seluruh masyarakat, terutama yang berada di kalangan ekonomi bawah, diharapkan dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini secara langsung.
Tujuan Utama Regulasi Baru LPGSalah satu tujuan utama dari regulasi baru ini adalah agar distribusi LPG dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Sebelumnya, tidak ada pembatasan yang jelas mengenai siapa yang berhak membeli LPG 3 kg.
"Kalau diregulasi sebelumnya, kita itu sebenarnya tidak pernah melakukan pembatasan khusus siapa yang membeli itu, dan siapa yang berhak. Jadi desilnya itu masih belum diatur. Dari ketentuan sebelumnya kita cuma menghimbau bahwa kalau sudah menengah ke atas harusnya beli tabung yang bukan 3 kilo lagi," ujar Laode.
Pemerintah berencana untuk menetapkan pembatasan konsumen berdasarkan desil, yaitu tingkatan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa hanya masyarakat yang benar-benar berhak, yakni mereka yang berada di desil rendah, yang dapat membeli LPG tersebut.
Proses Uji Coba Penerapan AturanSebelum menerapkan aturan baru ini secara luas di seluruh Indonesia, pemerintah akan melakukan uji coba (piloting) di beberapa kota. Proses uji coba ini penting untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul.
Dalam masa enam bulan uji coba, Laode menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap kendala yang ditemukan selama pelaksanaan.
"Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," imbuh Laode.
Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membawa KTP saat membeli LPG 3 kg juga akan dilakukan secara intensif. Pertamina, sebagai pihak yang berperan dalam pendistribusian LPG, akan diminta untuk memberikan edukasi agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan ini dengan baik.
Sistem Distribusi LPG yang DiperketatDalam upaya untuk memperketat pengawasan dan distribusi LPG, pemerintah akan menambahkan sub-pangkalan dalam alur distribusi. Sebelumnya, distribusi hanya dilakukan dari agen dan pangkalan langsung kepada konsumen. Dengan adanya sub-pangkalan, diharapkan proses distribusi akan lebih terstruktur dan akuntabel.
Data BPS akan menjadi kunci untuk membagi kelompok konsumen berdasarkan kesejahteraan, sehingga penyaluran subsidi dapat dilakukan dengan lebih efisien.
"Dulu itu agen, pangkalan, langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub-pangkalan. Jadi urutannya agen, pangkalan, sub-pangkalan," pungkasnya.
